Investor Trauma Chaos Selat Hormuz, Waswas Selat Malaka Bakal Berbayar

Jakarta, CNBC Indonesia - Wacana Iran untuk mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan Selat Hormuz memicu kekhawatiran baru di pasar energi global. Sejumlah pelaku industri mulai mencemaskan kemungkinan munculnya pungutan atau tarif serupa di Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran energi dan perdagangan terpenting di dunia yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

Dilansir CNBC International, Selasa (7/7/2026), kekhawatiran tersebut mencuat setelah muncul laporan bahwa Iran dan Oman, dua negara yang berada di sisi berlawanan Selat Hormuz, mengajukan proposal kepada Amerika Serikat (AS) untuk mengelola bersama jalur pelayaran sempit tersebut, termasuk memungut biaya administrasi bagi kapal yang melintas.

Sebelumnya, AS dan Iran pada bulan lalu telah menyepakati sebuah nota kesepahaman yang menjamin kapal-kapal dapat berlayar dengan aman dan bebas melalui Selat Hormuz selama 60 hari. Setelah masa 60 hari berakhir, pengelolaan dan layanan maritim di Selat Hormuz akan ditentukan oleh Iran dan Oman setelah melakukan pembicaraan dengan negara-negara lain di kawasan Teluk Persia.

Kesepakatan tersebut menyebut pengaturan baru akan dilakukan "sesuai dengan hukum internasional yang berlaku dan hak-hak kedaulatan negara-negara pesisir di Selat Hormuz."

Selat Hormuz sendiri menjadi salah satu jalur energi paling vital di dunia karena sekitar 20% lalu lintas minyak global melewati kawasan tersebut.

Investor Khawatir

Gagasan mengenai penerapan skema layanan atau pungutan bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz langsung memicu kekhawatiran di berbagai belahan dunia, terutama di kalangan investor yang khawatir model serupa dapat diterapkan di jalur pelayaran strategis lainnya.

Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah Selat Malaka.

Wakil Presiden Commodity Markets Rystad Energy, Janiv Shah, mengatakan sebagian investor mulai menunjukkan kegelisahan terhadap kemungkinan munculnya guncangan baru di pasar minyak apabila tarif diberlakukan di Selat Malaka.

"Saya pikir sebagian alasan kekhawatiran ini adalah jika kita melihat potensi adanya semacam gerbang tarif di Selat Hormuz yang diterapkan Iran, maka sesuatu yang serupa bisa saja diterapkan di tempat lain. Dan tentu saja yang paling penting dari sisi volume adalah Selat Malaka," kata Shah kepada program Squawk Box Europe CNBC.

Ia menambahkan bahwa penerapan mekanisme seperti itu tidak akan mudah dilakukan.

"Bagaimana mekanisme itu nantinya diterapkan, sayangnya saya belum bisa menjelaskan lebih jauh. Namun kemungkinan akan membutuhkan waktu yang lama karena dari sisi volume lalu lintas, Selat Malaka memiliki arti yang sangat besar," ujarnya.

Menurut data US Energy Information Administration (EIA), Selat Malaka menjadi jalur pelayaran utama di kawasan Asia dan Oseania dengan porsi sekitar 29% dari total arus perdagangan minyak laut dunia pada semester pertama 2025. Sekitar lebih dari 70% arus tersebut berupa minyak mentah, sementara sisanya merupakan produk-produk minyak olahan.

Selat Malaka yang membentang sekitar 900 kilometer merupakan jalur laut terpendek yang menghubungkan Asia Timur dengan Timur Tengah dan Eropa. Jalur ini berbatasan dengan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Wacana Tarif

Kekhawatiran tersebut semakin mendapat perhatian karena pada April lalu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sempat menyinggung kemungkinan mengenakan tarif terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka. Namun, usulan tersebut kemudian ditarik kembali.

Pantai Indonesia membentuk seluruh sisi selatan Selat Malaka sehingga Indonesia menjadi salah satu negara pesisir utama di jalur tersebut.

Meski demikian, para ahli menegaskan bahwa penerapan sistem pungutan bagi kapal yang melintas akan bertentangan dengan hukum internasional yang menjamin kebebasan pelayaran di selat yang digunakan untuk navigasi internasional.

Komitmen menjaga kebebasan pelayaran juga kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong usai pertemuan keduanya di Jakarta pada Senin.

Keduanya menyatakan Selat Malaka harus tetap terbuka dan dapat diakses seluruh negara sesuai ketentuan hukum internasional.

Selat Malaka Berbeda dengan Hormuz

Direktur Program Indo-Pasifik Atlantic Council, Jonathan Marston, menilai Selat Malaka memiliki mekanisme kerja sama yang membuatnya jauh lebih aman dibanding Selat Hormuz.

"Institusi sangat penting," kata Marston.

Ia menjelaskan keberadaan Malacca Straits Patrol (MSP) memastikan jalur pelayaran tersebut tetap terbuka bagi perdagangan dunia. MSP merupakan kerja sama empat negara yang mengelola keamanan Selat Malaka, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

"Pengaturan ini menguntungkan semua pihak sekaligus perekonomian global. Tanpa institusi ini, Selat Malaka akan sama rentannya terhadap penutupan secara sepihak seperti Selat Hormuz," ujarnya.

Risiko Geopolitik

Sementara itu, analis dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington menilai langkah Iran menunjukkan bahwa penguasaan terhadap jalur pelayaran strategis dapat secara signifikan meningkatkan kekuatan dan daya tangkal suatu negara.

Menurut mereka, risiko justru lebih besar terjadi di kawasan Asia karena terdapat dua jalur pelayaran yang sangat strategis, yakni Selat Malaka dan Selat Taiwan.

Dalam analisis yang dipublikasikan pada 1 Juli, CSIS menyatakan bahwa upaya Iran mengendalikan sekaligus mengenakan biaya bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz telah memunculkan kembali kekhawatiran bahwa negara lain dapat mencoba melakukan hal serupa terhadap Selat Malaka.

"Iran yang berupaya mengendalikan dan mengenakan tarif terhadap lalu lintas kapal di Selat Hormuz telah memunculkan kembali kekhawatiran bahwa negara-negara lain dapat mencoba melakukan hal yang sama terhadap Selat Malaka. Ancaman China untuk menggunakan kekuatan terhadap Taiwan juga telah menempatkan Selat Taiwan sebagai salah satu titik geopolitik paling sensitif di dunia," tulis para analis CSIS.

Mereka mengingatkan bahwa apabila salah satu dari dua jalur pelayaran utama tersebut terganggu, memang tersedia rute alternatif.

"Apabila salah satu dari dua selat utama ini terganggu, memang tersedia pilihan jalur alternatif, tetapi konsekuensinya akan menimbulkan biaya yang jauh lebih besar," tulis CSIS.