Komisi XI DPR Gelar Rapat Tertutup dengan Bos-Bos Himbara

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para direksi Himpunan bank milik negara (Himbara) pada Senin (6/7/2026). Rapat itu membahas kinerja penempatan dana pemerintah di bank-bank pelat merah.

Sayangnya, rapat yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB sampai sekitar 17.40 WIB itu, digelar secara tertutup. Hampir semua direktur utama Himbara, yakni BRI, BNI, BTN, dan BSI kompak menjawab singkat saat ditanya mengenai rapat tersebut.

Sementara itu, Direktur Utama BRI, Hery Gunardi hemat bicara. "Biasa, lah. Biasa," kata dia singkat. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo juga menolak untuk berkomentar. "Nanti aja dibahas ya," ucapnya.

Menurut Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, para bos Himbara itu hanya berdiskusi saja dan dia enggan merincikan lebih lanjut. "Kita cuma ngobrol-ngobrol doang kok," paparnya.

Terkecuali, Direktur Utama Bank Mandiri (BMRI) Riduan yang membeberkan sedikit, bahwa rapat tersebut membahas soal kinerja industri perbankan yang ia sebut masih bagus hingga Juni 2026.

"Sampai Juni kan bagus, lah. Mudah-mudahan bagus ya semuanya di industri perbankan," kata Riduan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (6/7/2026).

Perihal penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), ia mengatakan pembahasannya lebih mengarah kepada penyaluran, dan diikuti oleh Himbara sebagaimana arahan pemerintah.

Riduan mengungkapkan bahwa Bank Mandiri sendiri telah menyalurkan seluruhnya penempatan dana tersebut, diutamakan ke sektor riil.

"Baik kepada UMKM, BUMN, swasta. Dan tidak akan ada ruang untuk dipakai untuk hal-hal spekulatif," paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan rapat tersebut digelar untuk mendengar kebutuhan bank Himbara terkait pelaksanaan penempatan dana SAL.

"Kita ingin mendengarkan secara khusus apa saja yang menjadi isu di dalam penyaluran kredit Himbara terkait dengan SAL itu," ungkap Misbakhun saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (6/7/2026).

Ia menjelaskan rapat itu dilaksanakan secara tertutup lantaran pembahasannya menyangkut isu-isu penyaluran kredit dan lain sebagainya.

"Sehingga kita ingin menjaga jangan sampai hal-hal yang informasi yang perlu diverifikasi, informasi-informasi yang perlu disinkronkan dengan pihak lain terus kemudian informasi-informasi yang sifatnya belum permanen, jangan sampai kemudian menimbulkan perdebatan," terang Misbakhun.