Investor Antre Masuk RI, Kantor Airlangga Bagikan Buktinya
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyampaikan bahwa investor masih banyak yang antre untuk investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), meskipun kinerja manufaktur Indonesia atau Purchasing Manufacturers' Index (PMI) masuk zona kontraksi pada Juni 2026.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa meskipun angka bulanan PMI Manufaktur Juni turun, namun ekspektasi manufaktur 6 bulan hingga 12 bulan ke depan masih positif.
"Jadi kalau membaca PMI itu kan ada ekspektasi sampai 6 bulan, 12 bulan ke depan. Itu kan juga komponen pilarnya, optimismenya malah positif sebenarnya. Jadi nggak bisa kita spot melihat angka itu," katanya saat ditemui awak media di Kantor Kemenko Ekonomi, Senin (6/7/2026).
Untuk diketahui, data Purchasing Managers' Index (PMI) yang dirilis S&P Global hari ini, Rabu (1/7/2026) menunjukkan PMI Indonesia berada di 46,9 pada bulan Juni 2026.
Susi juga menjelaskan bahwa, investasi yang masuk ke Indonesia memang banyak yang merupakan sektor manufaktur. Namun, tidak bisa dibandingkan secara bulanan karena butuh waktu 2 sampai 3 tahun untuk melakukan pembangunan hingga pabrik berjalan.
"Industri manufaktur investasinya kan kalaupun sekarang, nanti kan konstruksi dan lain-lainnya kan perlu 2-3 tahun ke depan. Tadi kan bicara investasi. Kalau PMI kan tiap bulan, indeks tiap bulan," ujarnya.
Di sisi lain, Kalangan pelaku usaha menilai kondisi tersebut justru menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat realisasi investasi melalui pembentukan kawasan ekonomi baru. Percepatan proses perizinan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi salah satu cara untuk mendorong aktivitas industri dan membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru.
"Saat aktivitas manufaktur sedang melambat, justru kita perlu mempercepat lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu instrumen yang paling efektif adalah mempercepat proses perizinan KEK sehingga investasi dapat segera terealisasi dan menciptakan aktivitas ekonomi baru," ujar Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Akhmad Maruf Maulana kepada CNBC Indonesia Senin, (6/7/2026).
Ia mengungkapkan bahwa minat investor terhadap Indonesia sebenarnya masih cukup tinggi. Hal itu terlihat dari banyaknya usulan pengembangan maupun perluasan KEK yang saat ini masih diproses pemerintah. Beberapa di antaranya adalah KEK Wiraraja Madura, KEK Digital Bekasi, KEK Industri Halal Sidoarjo, KEK Batuta Chemical Industrial Park (BCIP), KEK Patimban, KEK Subang, KEK Mangkupadi, hingga perluasan KEK Nongsa di Batam.
Banyaknya proposal tersebut menunjukkan kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek investasi Indonesia belum surut. Karena itu, proses evaluasi dinilai perlu berjalan lebih cepat tanpa mengurangi kualitas kajian maupun kepastian hukum bagi investor.
"Kami berharap pemerintah dapat mempercepat seluruh proses evaluasi dan perizinan KEK tanpa mengurangi kualitas kajian. Kepastian waktu menjadi salah satu faktor utama dalam keputusan investasi. Semakin cepat investasi berjalan, semakin cepat pula lapangan kerja tercipta, kapasitas produksi bertambah, dan roda perekonomian bergerak," katanya.
Di tengah persaingan antarnegara dalam menarik modal asing, kepastian waktu perizinan dinilai menjadi salah satu faktor yang paling dipertimbangkan investor. HKI berpandangan percepatan pembangunan KEK tidak hanya berdampak pada peningkatan investasi, tetapi juga mendorong hilirisasi industri, memperkuat ekspor, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai daerah.
"Pelaku usaha telah menunjukkan optimisme dengan terus mengembangkan kawasan industri dan mengajukan KEK baru. Kini saatnya pemerintah mempercepat perizinan agar optimisme tersebut segera berubah menjadi investasi riil. Di tengah perlambatan manufaktur, percepatan investasi merupakan salah satu jawaban paling konkret untuk mengembalikan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia," tutup Akhmad.
(haa/haa) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]