Demi Bangun 100 GW PLTS, ATR Siapkan 28.000 Hektare Lahan di Jawa

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menyiapkan lahan seluas 28.000 hektare di Pulau Jawa untuk mendukung program pembangunan 100 Giga Watt (GW) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Adapun proyek ini menjadi salah satu proyek strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan, penyediaan lahan menjadi salah satu terobosan pemerintah untuk mengatasi kendala utama pengembangan PLTS, yakni tingginya kebutuhan lahan.

Ia menyebut bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menyiapkan lokasi pembangunan.

"Kami berkoordinasi secara intens dan juga secara continue dengan Kementerian ATR/BPN dan juga Kementerian ESDM dan dalam hal ini untuk di Pulau Jawa kemarin sudah dimasukkan usulan dari Kementerian ATR/BPN 28.000 hektar, kemudian kami overlay dengan peta jaringan transmisi dan gardu induk yang kita miliki," kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (2/7/2026).

Dia menjelaskan, dari 28.000 Ha lahan tersebut, sekitar 8.500 hektare untuk memproduksi sekitar 8,5 Giga Watt peak (GWp) listrik bisa segera digunakan. Pembangunan PLTS di lahan ini juga akan diikuti dengan sistem penyimpanan energi di dalam baterai atau battery energy storage system (BESS).

Tak hanya mengandalkan pengadaan tanah, program pembangunan 100 GW PLTS ini menurutnya juga akan mengandalkan waduk-waduk. Hal ini tentunya akan mengurangi risiko keterbatasan pengadaan lahan. Permukaan waduk yang akan dibangun PLTS terapung ini diperkirakan mencapai 10.000 hektare atau setara menghasilkan 10 GWp.

"Ditambah juga ada pembangunan PLTS dengan BESS di waduk-waduk yaitu sebesar 10.000 hektar. Ini hanya di Pulau Jawa saja, artinya menambah 10 Giga Watt peak. Kemudian, khusus ini kami juga membangun PLTS plus BESS, baik itu di Pulau Bali maupun di Pulau Madura untuk mengurangi sistem yang saat ini masih juga masih mengonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga dalam hal ini di tahun 2027 akan penambahan 4,6 Giga Watt, di tahun 2028 ada penambahan 4,4 Giga Watt, kemudian di 2029 ini ada percepatan pembangkit besar di mana ini bagian dari RUPTL yang kami percepat lelang sehingga pembangunan juga dipercepat ada 2,7 Giga Watt, kemudian 2030 ada 2,4 Giga Watt," paparnya.

Dia pun mengakui bahwa penggunaan PLTS dengan baterai (BESS) ini sangat sensitif dengan lahan.

"Kami mengakui bahwa penggunaan PLTS dengan BESS ini itu sangat sensitif sekali dengan lahan. Jadi begitu harga lahan itu per meternya Rp  200.000 per meter, itu peningkatan harga listriknya adalah sekitar 1 sen per kWh. Jadi kalau harga lahannya Rp 600.000 per meter itu namanya 3 sen per kWh," jelasnya.

"Nah, khusus untuk program ini karena program ini tanah sudah disediakan oleh pemerintah dan juga menggunakan waduk-waduk, tentu saja ini membuat menjadikan program PLTS ditambah dari battery energy storage system dari program Bapak Presiden Prabowo Subianto ini menjadi program yang secara keekonomian menjadi sangat kompetitif," imbuhnya.

"Jadi dalam hal ini tentu saja ada tambahan kapasitas sampai 2030 sekitar 19,1 Giga Watt dan ini tentu saja akan memfasilitasi bukan hanya penguatan daya listrik di Pulau Jawa tapi juga meningkatkan keandalannya dan ini juga mengurangi konsumsi BBM yang berbasis pada impor, menggantikannya dengan energi yang berbasis pada domestik, kemudian juga energi fosil digantikan juga sebagian dengan energi yang berbasis pada renewable energy. Dan tentu saja ini akan membangun ekosistem yang lebih kondusif untuk berinvestasi dan juga mempercepat pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengungkapkan pemerintah mulai menyiapkan lahan seluas 24.000 hektare di Pulau Jawa untuk mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Giga Watt (GW), salah satu proyek energi terbarukan terbesar yang tengah didorong Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor krusial dalam percepatan realisasi program PLTS 100 GW. Sehingga, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mengidentifikasi lokasi yang dapat digunakan.

"Jadi ketersediaan lahan berdasarkan identifikasi yang kita lakukan bersama antara kementerian SDM dengan kementerian ATR BPN di Pulau Jawa sudah tersedia sekitar 24.000 hektare," kata Yuliot di Kementerian ESDM, Jumat (29/5/2026).

Menurutnya, lahan tersebut akan diverifikasi lebih lanjut bersama ATR/BPN dan PT PLN (Persero) untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk jaringan transmisi dan gardu induk yang akan menghubungkan pembangkit dengan sistem kelistrikan nasional.

Yuliot menjelaskan, pemerintah juga tengah menyiapkan landasan regulasi guna mempercepat implementasi proyek PLTS 100 GW. Setidaknya pihaknya sedang merampungkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang secara khusus mengatur percepatan pembangunan pembangkit surya tersebut

"Kementerian ESDM lagi menyelesaikan rancangan peraturan presiden untuk percepatan pembangunan PLTS 100 GW. Jadi itu yang kita lakukan. Untuk perancangan peraturan presidennya, ini kita juga disamping izin prakarsa paralel kita juga lagi melakukan pembahasan antar kementerian lembaga, sehingga dasar regulasinya itu bisa dilakukan itu percepatan untuk listrik 100 GW dari PLTS ini," kata Yuliot.