TNI Turun Gunung Bangun 80.000 Koperasi Merah Putih, Ini Alasannya

Martyasari Rizky, CNBC Indonesia

Kamis, 02/07/2026 18:10 WIB

Foto: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto saat konferensi pers usai acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), di kantor pusat KKP, Jakarta, Kamis (2/7/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), membeberkan alasan pemerintah melibatkan TNI dalam pembangunan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurut dia, proyek pembentukan 80 ribu koperasi di seluruh desa dan kelurahan bukan pekerjaan sederhana, karena yang dibangun bukan hanya sarana fisik, melainkan juga perubahan pola ekonomi masyarakat desa.

Zulhas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto ingin pertumbuhan ekonomi dimulai dari desa melalui penguatan koperasi sebagai basis pemberdayaan masyarakat. Namun, ia mengakui mewujudkan target 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan perkara mudah.

"Membangun Koperasi Desa Merah Putih 80 ribu itu gimana? Nggak gampang, mengubah budaya itu tidak gampang. Konsep Kopdes itu Pak Presiden ingin ekonomi itu tumbuh dari desa. Intinya pemberdayaan," ujar Zulhas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) sektor kelautan dan perikanan di kantor pusat KKP, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Ia menjelaskan, jika pembangunan koperasi dilakukan lewat mekanisme tender satu per satu, prosesnya akan memakan waktu sangat panjang. Karena itu, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) yang menugaskan Agrinas Pangan untuk menggandeng TNI dalam pelaksanaannya.

"Bangun 80 ribu gimana? Kalau ditender dulu satu per satu, waduh mungkin 100 tahun baru kelar. Oleh karena itu, dikeluarkan Inpres, ditugaskan kepada Agrinas Pangan agar Agrinas Pangan kerja sama dengan TNI," jelasnya.

Zulhas juga menyinggung sorotan yang sempat muncul atas keterlibatan TNI, terutama terkait aspek administrasi dan tata kelola. Meski begitu, ia memastikan pola kerja sama tersebut justru dinilai lebih efektif dan efisien, termasuk dari sisi biaya pembangunan.

"Nah TNI perintah pak, kadang-kadang memang lupa di dalam tata kelola administrasi kadang-kadang TNI kan perintah. Tapi saya jamin yang dikerjakan itu lebih murah daripada ditender bebas begitu, dan lebih bagus sama seluruh Indonesia," pungkas dia.