Resmi! Mandatori BBM Biodiesel B50 Berlaku 1 Juli 2026, Ini Aturannya
Meski Kepmen ESDM sudah resmi dirilis, namun pemerintah memberikan waktu transisi tiga bulan hingga mandatori pelaksanaan B50 ini bisa berjalan sepenuhnya.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan seluruh tahapan implementasi.
Menurutnya, dasar hukum penerapan B50 telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 257 Tahun 2026. Namun, pemerintah menyediakan waktu transisi selama tiga bulan ke depan.
"Nah, itu begini konsepnya adalah dimulai mandatorinya per 1 Juli. Per 1 Juli dengan B50. Lalu poin yang kedua adalah masa transisi. Masa transisi ditetapkan 3 bulan," kata Eniya saat ditemui usai acara Energy Forum CNBC Indonesia di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Eniya menjelaskan, masa transisi tersebut bertujuan memberikan waktu bagi pelaku usaha untuk menghabiskan stok biodiesel B40 yang masih tersedia di kilang maupun fasilitas pencampuran (blending).
"Masa transisi ditetapkan 3 bulan. Nah, 3 bulan ini berarti masa transisi itu apa? Satu, menghabiskan stok. Yang kedua, kalau masih ada di kilang-kilang itu tersedia B40, kalau di situ pun mau diblending dengan B50 kan pastinya nanti spesifikasinya sedikit berbeda, tapi pasti di atas 40%," jelasnya.
Pemerintah mencatat, terdapat sekitar 30 badan usaha bahan bakar minyak yang terlibat dalam program B50. PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk sebagai pemegang kuota terbesar.
Pertamina sendiri telah berkomitmen untuk menuntaskan pembersihan stok lama di fasilitas penyimpanan mereka dalam kurun waktu dua bulan.
"Pertamina berjanji menghabiskan semua stok clear di 2 bulan. Yang lain itu sekitar 30%. Jadi dua itu sudah memakan 70% share ya. Makanya kita sesuaikan 3 bulan. 1 Oktober mulai semua titik sudah full B50," ungkapnya.
Sebelumnya, berdasarkan data Kementerian ESDM, implementasi program B50 diproyeksikan mampu memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara melalui peningkatan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO).
Dari sisi fiskal, kebijakan tersebut berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp 157,28 triliun pada tahun 2026, meningkat dari target awal program B40 yang sebesar Rp 140 triliun.
"Pasokan tadi kan saya bilang kita sedang berhitung terus tapi cukup kalau saya prediksi cukup FAME-nya cukup," tutur Eniya beberapa waktu lalu.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]