Terapkan Mandatori BBM Biodiesel B50 1 Juli, Indonesia Terdepan!
Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XII DPR RI mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara pionir dalam memanfaatkan campuran biodiesel berbasis minyak sawit hingga 50% (B50) pada Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar.
Seperti diketahui, pemerintah akan memberlakukan BBM biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026.
Kebijakan tersebut dinilai menempatkan Indonesia sebagai negara terdepan dalam memanfaatkan energi baru terbarukan berbasis nabati untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan pencapaian tersebut merupakan lompatan besar yang belum pernah dilakukan oleh negara lain di dunia.
Dia menekankan bahwa optimalisasi sumber daya domestik melalui program B50 menjadi bukti nyata keseriusan Indonesia dalam menjalankan transisi energi di tengah dinamika global.
"Jauh-jauh hari kebijakan pemerintah sudah tercermin dari di mana dalam rangka kita mendukung transisi energi, kita mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki misalnya B40 yang akan menjadi B50. Ini luar biasa. Tidak ada satu negara di dunia pun yang hari ini melaksanakan itu," ungkapnya dalam Energy Forum CNBC Indonesia di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Bambang menjelaskan bahwa posisi Indonesia saat ini jauh lebih maju dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan regional, termasuk Malaysia. Meskipun Malaysia memiliki industri kelapa sawit yang besar, tingkat pencampuran bahan bakar nabati di negara tersebut tercatat masih berada di level yang jauh lebih rendah.
"Tadi saya tanya ke Eniya (Dirjen EBTKE Kementerian ESDM), itu yang kira-kira mampu mendekati Indonesia itu apa? Itu hanya Malaysia. Itu pun B10, B20. B10 baru direncanakan. Kita tanggal 1 Juli sudah B50. Ini tidak gampang. Berapa kapasitas konsumsi Malaysia, berapa kapasitas konsumsi dan produksi Indonesia? Kita besar," kata Bambang.
Keberhasilan dalam mengelola bauran energi ini turut memperkuat posisi Indonesia dalam indeks ketahanan energi dunia. JP Morgan menempatkan Indonesia pada urutan kedua dari 52 negara sebagai negara dengan ketahanan energi terbaik, yang mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan.
"Ini bukan suatu rilis yang sekadar menyenangkan hati, tetapi menggambarkan bagaimana effort Indonesia dalam mengatasi semuanya. Pemerintah sudah on the track, ini kerja sama semua pihak dan kita berharap kerja keras ini kita jaga bersama-sama untuk menjamin pasokan energi untuk masyarakat," tandasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan seluruh tahapan implementasi. Menurutnya, dasar hukum penerapan B50 telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 257 Tahun 2026.
"Nah, itu begini konsepnya adalah dimulai mandatorinya per 1 Juli. Per 1 Juli dengan B50. Lalu poin yang kedua adalah masa transisi. Masa transisi ditetapkan 3 bulan," kata Eniya saat ditemui usai acara Energy Forum CNBC Indonesia.
Eniya menjelaskan, masa transisi tersebut bertujuan memberikan waktu bagi pelaku usaha untuk menghabiskan stok biodiesel B40 yang masih tersedia di kilang maupun fasilitas pencampuran (blending).
"Jadi spesifikasi ini kita berikan masa transisi lah, pasti di atas 40% tetapi nanti lambat laun menuju 50%. Pertamina berjanji menghabiskan semua stok clear di 2 bulan. Terus ada perusahaan kan yang mem-blending biodiesel itu bukan cuma Pertamina," kata dia.
Sebelumnya, berdasarkan data Kementerian ESDM, implementasi program B50 diproyeksikan mampu memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara melalui peningkatan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO).
Dari sisi fiskal, kebijakan tersebut berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp 157,28 triliun pada tahun 2026, meningkat dari target awal program B40 yang sebesar Rp 140 triliun.
"Pasokan tadi kan saya bilang kita sedang berhitung terus tapi cukup kalau saya prediksi cukup FAME-nya cukup," tutur Eniya beberapa waktu lalu.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]