PU Kurang Anggaran Rp 88 M, Proyek Tol Terpanjang RI Jadi Korban

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebut keterbatasan anggaran pada 2027 berpotensi memperlambat penyiapan sejumlah proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), termasuk sejumlah ruas jalan tol. Pasalnya, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) masih menghadapi kekurangan anggaran atau backlog hampir Rp88 miliar, atau tepatnya Rp87,99 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur sekaligus Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Ni Komang Rasminiati, mengatakan kebutuhan anggaran DJPI pada 2027 mencapai Rp157,12 miliar. Namun, pagu indikatif yang diterima baru sebesar Rp69,12 miliar.

"Dalam pemenuhan target di renstra DJPI maupun Kementerian PU ini membutuhkan anggaran Rp157,12 miliar. Namun, berdasarkan surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan perihal pagu indikatif belanja kementerian/lembaga dan DAK tahun 2027, pagu indikatif untuk DJPI tahun anggaran 2027 adalah sebesar Rp 69,12 miliar," kata Komang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

"Sehingga untuk mencapai target prioritas DJPI kami masih membutuhkan tambahan anggaran Rp87,99 miliar atau terjadi backlog anggaran sebesar Rp87,99 miliar," sambungnya.

Komang menjelaskan, keterbatasan anggaran tersebut belum membuat proyek-proyek KPBU dibatalkan. Namun, proses penyiapan proyek dipastikan tidak dapat dilakukan lebih awal, apabila tambahan anggaran belum tersedia.

"Artinya penyiapannya nggak bisa kita lakukan lebih dini kan gitu ya, mungkin akan muncul pada tahun berikutnya," ujarnya saat ditemui usai rapat.

Ia menambahkan, pemerintah masih berharap ada tambahan alokasi anggaran dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, agar penyiapan proyek dapat tetap berjalan sesuai rencana.

"Tapi kami tadi masih berharap, kan dari anggota Komisi V menyampaikan dari Banggar ya, mungkin masih akan ada potensi, masih bergerak lah (potensi penambahan anggarannya) dikarenakan proyek-proyek penyiapan untuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha ini juga bisa kita siapkan lebih dini," kata Komang.

Berdasarkan paparan DJPI, keterbatasan anggaran membuat sejumlah kegiatan penyiapan proyek KPBU belum dapat dibiayai. Di sektor Bina Marga, anggaran belum mencakup penyusunan dan evaluasi dokumen pra-studi kelayakan untuk 12 proyek, pendampingan transaksi empat proyek, hingga berbagai kegiatan penyiapan lainnya.

Sementara di sektor Sumber Daya Air (SDA), anggaran juga belum tersedia untuk penyusunan dan evaluasi dokumen pra-studi kelayakan 13 proyek serta pendampingan transaksi terhadap tujuh proyek.

Untuk sektor jalan tol, tambahan anggaran dibutuhkan antara lain guna menyiapkan dokumen pra-studi kelayakan Jalan Tol Tuban-Babat-Lamongan-Gresik, Jalan Tol Saringin-Dramaga-Salabenda, serta Jalan Tol Mengwitani-Ngurah Rai.

Selain itu, anggaran juga diperlukan untuk penyiapan dukungan kerjasama investasi Jalan Tol Malang-Kepanjen, Jalan Tol Pontianak-Kijing, dan Jalan Tol Ciranjang-Padalarang. Sementara pendampingan proyek KPBU juga dibutuhkan untuk Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya, Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Jalan Tol Caringin-Cisarua, Semarang Harbour Toll Road, Jalan Tol Pluit-Bandara, hingga Jalan Tol Bitung-Serpong.

Di sisi lain, Komang mengatakan pemerintah terus mengevaluasi skema pembiayaan proyek KPBU agar kebutuhan dukungan pemerintah dapat ditekan tanpa mengurangi kelayakan investasi.

"Ya, betul memang arahannya bagaimana meminimalkan dukungan (pembiayaan) dari pemerintah ya untuk proyek-proyek yang di KPBU. Mungkin nanti kita akan lakukan lagi review, pemutakhiran dari studi kelayakannya untuk mencari skema yang paling efisien agar proyek ini layak tapi dengan dukungan pemerintah yang minimal," tutur dia.

Salah satu langkah yang telah ditempuh, ialah melakukan penyesuaian ruang lingkup proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi agar kebutuhan dukungan pemerintah menjadi lebih kecil.

"Seperti yang Gilimanuk-Mengwi kita re-scoping, targetnya kita persempit hanya dari Pekutatan sampai Mengwi. Jadi yang awalnya 90 kilometeran, kita perpendek menjadi 40 kilometeran. Itu salah satu strategi untuk meningkatkan kelayakan finansialnya," pungkasnya.