AS Bilang Begini-Iran Bilang Begitu, Perdamaian Ternyata Masih Jauh

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) dan Iran menghadapi tenggat waktu kurang dari 60 hari untuk mencapai kesepakatan damai permanen yang diharapkan dapat mengakhiri perang sekaligus menyelesaikan sengketa terkait program nuklir Teheran. Namun, menjelang batas waktu tersebut, kedua negara masih berbeda pandangan mengenai pelaksanaan kesepakatan sementara yang dicapai bulan ini.

Perbedaan itu bahkan terlihat dari pernyataan masing-masing pihak mengenai kelanjutan perundingan. Washington mengklaim pembicaraan akan segera berlangsung di Qatar, sementara Teheran menegaskan tidak ada agenda negosiasi dengan AS dalam waktu dekat.

Di tengah ketidakpastian tersebut, sejumlah persoalan utama juga belum menemukan titik temu. Mulai dari pengaturan pelayaran di Selat Hormuz, masa depan cadangan uranium Iran yang diperkaya pada tingkat tinggi, hingga konflik yang masih berlangsung di Lebanon masih membayangi upaya menuju kesepakatan damai permanen.

Seorang negosiator senior Iran, Kazem Gharibabadi, bahkan mengakui proses diplomasi masih berada dalam situasi yang rumit. "Situasinya sensitif dan kompleks," tulis Gharibabadi melalui platform X pada Senin.

Saling Bantah soal Jadwal Negosiasi

Dilansir The Associated Press, Selasa (30/6/2026), perbedaan sikap paling nyata muncul terkait jadwal perundingan berikutnya. Presiden AS Donald Trump mengatakan Iran telah meminta pertemuan baru.

"Iran telah meminta pertemuan. Pertemuan itu akan berlangsung besok di Doha!" tulis Trump melalui media sosial pada Senin.

Namun, pemerintah Iran langsung membantah pernyataan tersebut. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menegaskan tidak ada jadwal perundingan.

"Tidak ada pertemuan perundingan dengan pihak Amerika Serikat di tingkat apa pun yang dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari mendatang," katanya.

Meski demikian, kedua negara tetap memiliki target untuk mencapai kesepakatan damai permanen sekitar pertengahan Agustus. Perjanjian tersebut juga diharapkan mencakup penyelesaian sengketa mengenai program nuklir Iran yang selama ini menjadi salah satu sumber ketegangan terbesar antara kedua negara.

Sebelum perundingan tingkat tinggi digelar kembali, pembicaraan teknis yang melibatkan diplomat tingkat lebih rendah diperkirakan akan dilakukan terlebih dahulu. Pakistan, yang bersama Qatar menjadi mediator utama dalam proses diplomasi tersebut, menyatakan pembicaraan akan kembali dimulai pada Selasa.

Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan kepada Fox News bahwa utusan khusus AS Steve Witkoff bersama Jared Kushner, menantu Trump, sedang menuju Qatar untuk bertemu delegasi Iran. Menurutnya, negosiasi teknis juga akan berlangsung di sela-sela pertemuan tersebut.

Beberapa jam kemudian, media pemerintah Iran mengutip Baghaei yang mengatakan delegasi ahli Iran memang akan berangkat ke Qatar pada pekan ini. Namun, menurutnya, tidak ada agenda pertemuan dengan pejabat AS.

Banyak Isu Belum Terselesaikan

Jalan menuju kesepakatan permanen masih panjang karena berbagai isu substansial belum berhasil diselesaikan.

Selain pembahasan mengenai Selat Hormuz, kedua negara juga masih harus merundingkan pemberian pengecualian sanksi terhadap Iran serta masa depan stok uranium Iran yang telah diperkaya hingga tingkat tinggi.

Kesepakatan sementara yang telah dicapai sebelumnya juga mengharuskan seluruh pertempuran dihentikan sebelum negosiasi lanjutan dapat dilaksanakan.

Namun setelah saling melancarkan serangan sepanjang akhir pekan, Iran pada Minggu mengancam akan melakukan "penghentian total" terhadap proses perundingan.

Pada Senin, situasi tampak mulai mereda setelah kedua belah pihak menghentikan serangan mereka. Meski begitu, Teheran tampaknya masih menunggu untuk memastikan apakah penghentian pertempuran tersebut benar-benar akan bertahan.

Selat Hormuz Masih Jadi Titik Panas

Selat Hormuz menjadi salah satu isu yang paling sulit diselesaikan. Menurut kesepakatan sementara, jalur pelayaran internasional tersebut seharusnya telah kembali dibuka untuk aktivitas kapal-kapal komersial.

Namun Iran tetap menegaskan bahwa pengelolaan selat tersebut berada di bawah kewenangannya.

"Setiap upaya untuk membentuk pengaturan baru atau terpisah dari mekanisme yang saat ini dijalankan oleh Republik Islam Iran hanya akan menimbulkan komplikasi lebih lanjut, menunda pembukaan kembali Selat Hormuz, dan meningkatkan tingkat ketegangan," kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.

Selama konflik berlangsung, Selat Hormuz menjadi salah satu kartu tawar terkuat Iran. Sebelum perang pecah, sekitar seperlima perdagangan minyak dan gas dunia melewati jalur tersebut.

Kesepakatan sementara mengatur bahwa Iran harus segera memfasilitasi kembali pelayaran komersial melalui selat yang berada di antara Iran dan Oman itu. Iran juga diperbolehkan bekerja sama dengan Oman serta negara-negara Teluk Persia lainnya dalam mengelola jalur pelayaran sesuai hukum internasional yang menjamin kebebasan navigasi.

Meski demikian, Teheran menegaskan seluruh kapal harus tetap menggunakan jalur yang ditetapkan pemerintah Iran dan berkoordinasi dengan otoritas setempat.

Iran juga menolak jalur pelayaran baru yang diawasi AS dan melintasi wilayah Oman. Perselisihan mengenai rute tersebut menjadi pemicu bentrokan militer sepanjang akhir pekan.

Seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya mengatakan pemerintahan Trump beranggapan kedua negara kini sama-sama mulai meredakan ketegangan sehingga kapal-kapal dapat kembali melintas secara bebas melalui Selat Hormuz.

Meski aktivitas pelayaran telah mulai pulih, jumlah kapal yang melintas masih berada di bawah kondisi sebelum perang.

Konflik Lebanon Ikut Menghambat

Hambatan lain datang dari Lebanon. Iran menegaskan seluruh pertempuran harus dihentikan dan Israel wajib menarik seluruh pasukannya dari Lebanon sebelum pembahasan isu lain dilanjutkan.

Namun posisi tersebut bertentangan dengan sikap Israel maupun Hizbullah.

Pemimpin Hizbullah Naim Kassem mengatakan kelompoknya akan tetap melawan pendudukan Israel di wilayah Lebanon selatan. Ia juga menilai mengaitkan penarikan pasukan Israel dengan perlucutan senjata Hizbullah merupakan "usulan yang sangat berbahaya."

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pasukannya akan tetap berada di Lebanon selatan "hingga Hizbullah dan seluruh organisasi teroris lainnya telah dilucuti persenjatannya, serta hingga tidak ada lagi ancaman terhadap Israel yang berasal dari Lebanon."

Situasi makin rumit karena terdapat dua jalur diplomasi yang berbeda. Iran menilai kesepakatan sementara dengan AS mewajibkan gencatan senjata penuh di Lebanon dan penarikan seluruh pasukan Israel.

Sebaliknya, kesepakatan lain yang dimediasi AS antara pemerintah Lebanon dan Israel justru memperbolehkan pasukan Israel tetap berada di Lebanon selatan hingga Hizbullah berhasil dilucuti.

Hizbullah tidak ikut dalam perundingan tersebut dan telah menolak kesepakatan itu.

Hingga kini, Israel menegaskan pasukannya akan tetap berada di Lebanon selatan sampai ancaman Hizbullah benar-benar dihilangkan. Sementara itu, pemerintah Lebanon dinilai tidak memiliki kemampuan untuk melucuti senjata Hizbullah secara paksa.