Buka-Bukaan, Aturan Tata Kelola Pupuk untungkan Semua Pihak

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia, Robby Setiabudi Madjid buka-bukaan soal perbedaan mendasar antara Perpres 113/2025 dan Perpres No.6/2025 tentang tata Kelola pupuk bersubsidi dan meningkatkan akses petani terhadap pupuk.

Menurutnya, keduanya sama-sama soal tata kelola pupuk bersubsidi, hanya saja untuk Perpres No.6/2025 perlindungannya kepada pasarnya atau petani di Indonesia.

"Bagaimana deregulasi memangkas rantai pasok sehingga pupuk sampai sesuai prindis 7T. Sedangkan untuk Perpres 113/2025 sejatinya perlindungan kepada industri pupuk itu sendiri, bisa berdaya saing tinggi, sehingga secara tidak hanya horison waktu 1-2 tahun namun puluhan atau ratusan tahun bisa mendukung program ketahanan pangan," ungkap dia dalam Economic Update, CNBC Indonesia (Selasa, 30/06/2026).

Dia juga menjelaskan pada Perpres 113/2025 Pupuk Indonesia tidak lagi "di-nina bobokan" dan ini perubahan mendasar yang menantang Pupuk Indonesia agar berkembang sesuai indutri.

"Kami harus up to date, dengan kami dibayar dengan harga pasar, kami dituntut lebih efisien. Selanjutnya dengan perubahan cara pembayaran, kami juga dapat menerima bagian untuk belanja bahan baku lebih dahulu. Potensi penghematan juga makin besar, karena bisa hedging nilai tukar dan bahan baku," rinci Robby.

Selain itu, Pupuk Indonesia juga punya kesempatan untuk meremajakan dan revitalisasi fasilitas produksi yang secara rata-rata sudah berusia lebih dari 40 tahun. Menurutnya, perseroan bisa meningkatkan benefit lebih baik lagi, begitu juga petani karena makin efisien.

"Perpres 113 ini sangat elegan dan win-win solution, petani dan produsen mendapatkan keuntungan," tegas Robby.

Secara rinci, Robby menjelaskan dengan transformasi kebijakan di bidang pupuk subsidi meningkatkan produktivitas petani, yang juga meningkatkan cadangan beras yang saat ini sudah 38 juta ton.

"Tentu tidak ada hal yang sempurna, kami selalu berkolaborasi demi keberlanjutan, apalagi ada Pokja Pupuk. Memang ada beberapa hal yang perlu dan bisa ditingkatkan yang saat ini juga terus dikoordinasikan untuk menyiapkan mitigasi karena berbagai oknum," pungkas Robby.