Demi Listrik RI Tetap Nyala, Bahlil Sempat Tahan Ekspor Batu Bara

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka-bukaan terkait dengan kebutuhan energi batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero). Di mana, akibat permasalahan batu bara itu sejumlah wilayah di Indonesia sempat mengalami pemadaman listrik bergilir.

Untuk memenuhi kebutuhan baru bara, Bahlil bahkan sempat menghentikan kegiatan ekspor demi tercukupinya kebutuhan batu bara dalam negeri atau Domestik Market Obligation/DMO.

Mulanya, Bahlil mengisahkan, bahwa ia melakukan rapat bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Muhammad Herindra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Tedy Indrajaya dan juga PLN.

"Kita bedah, apa masalah yang sedang terjadi. Karena ini pernah terjadi di tahun 2022 di mana kita melarang ekspor batu bara, saya mempertanyakan ada apa sih ini?" terang Bahlil.

Ia menguraikan, bahwa sejatinya kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) dan juga swasta sebanyak 154 juta ton. Di mana dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026 suplai batu bara untuk dalam negeri sebanyak 180 juta ton.

"Yang sudah menyatakan kesediaannya 160 - 170 juta ton, dan yang sudah kontrak 134 juta ton, terakhir sudah 141 juta ton artinya 1 Januari sampai Juni dari 154 juta itu tinggal 13 juta ton. Masa batu bara habis di bulan 6, ini ilmu abuleke apalagi, kayanya kita jujur jujur aja, berati ada sesuatu," terang Bahlil.

Lalu, kata Bahlil, setelah pihaknya mengecek, masalahnya adalah pembangkit listrik membutuhkan batu bara dengan jenis kalori yang medium yakni di atas 5.000-an.

"Ini lah yang dibutuhkan, kalau pemerintah itu tugasnya memberikan DMO, teknisnya ya kamu perusahaan, jangan air udah dileher baru teriak, karena seperti itu maka atas arahan bapak Presiden tidak ingin kejadian lagi, sekarang kan udah jalan normal ini sekarang. Dari beberapa yang harus ekspor keluar kita tahan, kebutuhan dalam negeri dulu," tegas Bahlil.

Saat ini pemerintah sudah membentuk Tim Pengadaan Energi Primer yang melibatkan BPKP, Irjen ESDM, PLN dan Dirjen Minerba. "Pengadaannya harus transparan dan saya minta aparat penegak hukum awasi supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus," ungkap Bahlil.