Awas Perang Lagi! AS-Iran Ribut soal Nuklir, Netanyahu Cari Celah

Jakarta, CNBC Indonesia - Hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali tegang setelah kedua belah pihak saling lempar bantahan terkait izin inspeksi situs nuklir oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ketidakpastian baru ini membayangi upaya pembukaan kembali jalur pelayaran global di Selat Hormuz.

Mengutip The Associated Press, selasa (23/6/2026), perselisihan ini mencuat tepat ketika Presiden Iran Masoud Pezeshkian menemui mediator di Pakistan. Di saat yang sama, tim teknis dari AS dan Iran masih melanjutkan perundingan intensif di Swiss.

Konfrontasi verbal bermula saat juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, berbicara kepada media di Teheran. Baghaei menegaskan bahwa tim inspektur PBB tidak memiliki jadwal untuk memeriksa situs pengayaan nuklir yang sempat dibom oleh militer AS tahun lalu.

Pernyataan sepihak Teheran tersebut langsung memicu polemik baru. Langkah ini secara terbuka menolak klaim yang dilontarkan oleh Wakil Presiden AS, JD Vance, sehari sebelumnya.

Rencana Evakuasi di Selat Hormuz

Di tengah kebuntuan politik tersebut, sebuah rencana darurat telah disepakati oleh pihak internasional. Otoritas maritim akan mengevakuasi sekitar 11.000 awak kapal yang terdampar di Selat Hormuz.

Jalur energi vital tersebut sebelumnya diblokade total oleh militer Iran. Penutupan akses pelayaran itu terjadi pasca-meletusnya perang pada akhir Februari lalu.

Rencana evakuasi bertahap ini dirancang melalui kerja sama lintas negara secara ketat. Operasi ini melibatkan pihak Iran, Oman, negara pesisir regional, serta pihak militer AS.

"Kami telah mengamankan jaminan keselamatan yang diperlukan dan telah memverifikasi secara menyeluruh kondisi navigasi yang aman untuk mendukung operasi ini," ujar Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional (IMO), Arsenio Dominguez, dalam sebuah pernyataan resmi.

Langkah evakuasi kemansion ini dinilai menjadi angin segar bagi industri logistik global. Sektor asuransi laut berharap pemulihan rute dapat menstabilkan kembali rantai pasok dunia.

"Itu hanya bisa menjadi kabar baik bagi semua pihak yang terlibat," kata Marcus Baker selaku kepala global maritim, kargo, dan logistik untuk Marsh di London.

Namun, draf gencatan senjata ini dinilai masih sangat rapuh di lapangan. Iran sempat mengancam akan kembali menutup selat akibat eskalasi pertempuran antara Israel dan kelompok Hezbollah di Lebanon.

Berdasarkan data pelacakan dari Kpler, lalu lintas maritim di selat tersebut sebenarnya mulai merangkak naik. Tercatat ada 39 kapal melintas pada hari Senin setelah sempat lumpuh total.

Volume ini masih jauh dari kapasitas normal sebelum perang yang bisa mencapai 100 kapal per hari. Di sisi lain, Komando Pusat militer AS melaporkan bahwa dua kapal induk mereka masih terus bersiaga di kawasan Timur Tengah.

Presiden Iran Kunjungi Pakistan

Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian melakukan kunjungan luar negeri pertamanya sejak perang pecah. Pezeshkian menyambangi Islamabad untuk melakukan pertemuan bilateral bersama Presiden Pakistan, Asif Ali Zardari.

Dalam pertemuan resmi tersebut, kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis regional. Fokus utama pembicaraan mereka adalah mengenai perdamaian wilayah serta penguatan kerja sama ekonomi nasional.

Pezeshkian juga menegaskan bahwa nota kesepahaman antara AS dan Iran sama sekali tidak membatasi kekuatan militer mereka. Draf perdamaian itu diklaim tidak menyentuh program pengembangan rudal balistik milik Teheran.

"Jika bukan karena kemampuan rudal Iran, negara kami pasti sudah dijarah dan dihancurkan. Kami tidak akan pernah berkompromi atau menegosiasikan kemampuan rudal kami," tegas Pezeshkian dalam konferensi pers setelah pertemuan tersebut.

Merespons kerja sama ini, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memberikan pernyataan simpatik. Sharif berkomitmen untuk memberikan penghormatan terakhir secara langsung kepada pemimpin Iran.

Sharif mengonfirmasi bahwa dirinya akan menghadiri upacara pemakaman Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Pemimpin spiritual Iran tersebut tewas akibat serangan udara di awal perang.

Klaim Iran soal Perdamaian

Dari meja perundingan di Swiss, perwakilan Iran menyatakan bahwa pembicaraan dengan delegasi AS berjalan dinamis. Dialog tersebut telah menghasilkan pembentukan kelompok kerja khusus untuk draf perdamaian permanen.

Kelompok ini akan berfokus pada mekanisme pemulihan sanksi serta pengawasan jalur kapal di Selat Hormuz. Kedua negara juga sepakat membentuk sel dekonflik untuk meredam pertempuran di Lebanon Selatan.

Kendati demikian, situasi di lapangan masih sangat rawan memicu perang terbuka kembali. Pasukan Israel dilaporkan baru saja menembak mati dua orang di wilayah Lebanon Selatan.

Peristiwa maut ini langsung memecah masa tenang yang sempat bertahan selama dua hari. Insiden ini berpotensi merusak draf kesepakatan komprehensif yang menuntut gencatan senjata penuh di Lebanon.

Netanyahu Masih Menggila di Lebanon

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan posisi militer negaranya yang tidak terikat dengan kesepakatan luar tersebut. Hal ini karena baik Israel maupun Hezbollah bukan bagian langsung dari draf perjanjian AS-Iran.

Netanyahu menyatakan bahwa pasukannya akan tetap bersiaga di Lebanon Selatan. Operasi militer baru akan dihentikan sampai ancaman terhadap warga Israel benar-benar lenyap.

"Militer kami masih memiliki kebebasan bertindak penuh di Lebanon untuk menggagalkan ancaman apa pun," ujar Netanyahu dalam pidatonya.

Ketika dimintai tanggapan mengenai pernyataan keras Netanyahu tersebut, Presiden AS Donald Trump memberikan respons singkat. Trump menyatakan pihaknya akan melihat perkembangannya dan meyakini situasi tersebut akan dapat diselesaikan.

Di sisi lain, jalur transportasi utama di Beirut mulai dipadati oleh ribuan warga pengungsi. Masyarakat mulai nekat kembali ke rumah mereka di Lebanon Selatan setelah pengumuman gencatan senjata hari Sabtu.

Salah satu warga yang kembali, Hawraa Nour El-Din, menyatakan ketidakpercayaannya terhadap jalur diplomasi barat. Ia menegaskan masyarakat lebih memilih pihak Teheran untuk memperjuangkan hak mereka.

"Kami tidak ingin negosiasi dilakukan oleh pemerintah. Kami ingin Iran bernegosiasi atas nama kami, dan kami kembali dengan kemenangan, suka atau tidak suka," kata Hawraa saat diwawancarai di jalanan menuju selatan.