RI Swasembada Pangan-Amran Akui Mafia Tak Bisa Dibasmi Habis, Kenapa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan sederet jurus yang ditempuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Dalam hal ini, produksi beras di Indonesia terus melonjak hingga kini disebut mengalami suprlus sekitar 1,5 juta ton.

Seperti diketahui, per Selasa (19/5/2026), Perum Bulog mengungkapkan, stok cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat mencapai 5.372.359 ton. Angka ini kembali menjadi catatan rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan mengalahkan stok beras pada 2025 yang mencapai 3,3 juta ton.

Dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia dengan tema "Capaian Kinerja dan Arah Penguatan Program Prioritas Kementerian", Senin (22/6/2026), Amran menegaskan, swasembada pangan dimaksud bukanlah semata mengacu pada definisi pemerintah. Melainkan, definisi yang ditetapkan organisasi pangan dan pertanian dunia, FAO (Food and Agriculture Organization).

Amran pun menegaskan posisi Indonesia saat ini sudah berada di level swasembada pangan. Sebagaimana dideklarasikan Presiden Prabowo Subianto pada 7 Januari 2026 lalu.

"Sudah," kata Amran.

Dia pun menjawab pro-kontra muncul terkait posisi swasembada pangan di Indonesia.

"Ini kan fakta ya, ini ilmu eksakta, tidak bisa main-mainkan. Yang pertama adalah swasembada pangan. Bukan dari pemerintah, itu dari FAO, dunia. Yang dikatakan swasembada adalah impor diperbolehkan maksimal 10%. Itu tahun 1999 disampaikan FAO," kata Amran.

"Clear ya apa definisi swasembada. Karena yang berkomentar ini nggak ngerti definisi. Main caplok aja, main seruduk aja. Jadi, kasihan publik. Diberikan data-data tidak benar," tambahnya.

Selanjutnya, ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang diterbitkan Presiden RI kala itu, Joko Widodo (Jokowi). Perpres itu diundangkan dan mulai berlaku pada 24 Oktober 2022. Lewat aturan ini, pemerintah menetapkan 11 komoditas pangan yang diatur dan ditetapkan cadangannya oleh negara, alias jadi cadangan pangan pemerintah (CPP).

"Kan pangan banyak nih. Jengkol kan juga masuk pangan, jangan dimasukkan dong. Ini yang diawasi, dijamin oleh pemerintah, itu 11 komoditas. Dari 11 ini, yang swasembada sudah 8. Padi sudah selesai, surplus malah. Kemudian jagung, bawang merah, dan seterusnya," paparnya.

"Kemudian untuk yang belum swasembada, daging, bawang putih, kedelai. Tapi, kalau seluruh pangan, dari 11 ini, kita impor 3,5 juta ton, produksi kita 73 juta ton. Nah kalau 3,5 juta ton dibagi 73 juta ton, itu 4-5%. Artinya, swasembada kan? Jadi swasembada pangan, swasembada beras. Swasembada berasnya sempurna," tukas Amran.

Soal ada pihak yang mempertanyakan data, Amran pun menyarankan agar langsung menanyakannya ke FAO.

"Ada yang mengatakan, datanya dipertanyakan. Ya jangan tanya ke saya, tanya ke FAO. Yang keluarkan data bahwa produksi Indonesia 35 juta ton (beras), FAO. Yang keluarkan data, bahwa produksi Indonesia meningkat tajam adalah, United States Department of Agriculture (USDA/ Kementan AS), Amerika. Yang mengatakan, suasem badan swasembada adalah BPS, bukan saya," cetusnya.

"Anehnya, yang disorot cuma angka padi. Kenapa nggak disorot angka cabai, angka beton, pasir, jumlah pasir di Indonesia, jumlah penduduk, dan seterusnya," ucapnya.

Karena itu, Amran menegaskan, data-data swasembada pangan Indonesia dapat dipertanggungjawabkan.

"Iya, harus dong," katanya.

Lantas, apa yang jadi rumus pemerintah mewujudkan swasembada pangan di Indonesia?

"Ini adalah gagasan besar bapak presiden. Tentu banyak faktor untuk menuju swasembada itu, tidak mudah. Pertama, dari regulasi. Regulasi yang ada, kita perbaiki satu persatu.
Regulasi banyak yang menghambat. Nah, ada 16 Inpres yang terbit. Inpres dari Bapak Presiden," bebernya.

"Biasanya 1 Inpres itu saja belum tentu 1 tahun selesai. Ini satu tahun lebih, itu 16 Inpres selesai, yang mempermudah untuk sarana produksi petani," jelasnya.

Salah satunya, kata Amran, Inpres mengenai distribusi pupuk.

"Yang dulunya itu harus melalui 12 menteri, 38 gubernur, dan 514 bupati, itu harus tanda tangan semua, baru bisa sampai ke petani. Sekarang ini, dari Kementerian Pertanian (Kementan), produsen, langsung ke petani. Jadi hanya 3 tahap, dipangkas habis," ungkap Amran.

"Lalu, pupuk dulu jumlahnya saja kurang, mungkin kurang lebih separuh, 47% kurang dari kebutuhan. Sekarang kita tambah volumenya lebih daripada kebutuhan, kemudian harga pupuk subsidi kita kurangi 20%," paparnya.

Itu hanya aturan menyangkut pupuk, belum lagi regulasi terkait pangan.

"Banyak regulasi kita bongkar, ada 16 Inpres, kemudian di internal Kementerian Pertanian. Semua yang mempersulit petani untuk berproduksi kita pangkas. Ada ratusan Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) kita cabut, atau sederhanakan," ucap Amran.

"Sangat banyak (reformasi dilakukan). Dan dengan reformasi tadi yang sudah Anda katakan, otomatis tadi kan rekor cadangan stok beras pemerintah. Tertinggi.

Hasilnya, dengan kolaborasi semua pihak atas gagasan besar Presiden, kini stok beras RI cetak rekor tembus 5,3 juta ton.

"Ini tertinggi selama Republik ini merdeka, selama berdiri ini Republik," ucapnya.

Menjaga Swasembada Pangan di Indonesia

Selanjutnya, kata Amran, fokus ke depan adalah memprioritaskan langkah-langkah untuk menjaga swasembada pangan terus berlanjut.

"Nah, kedepan adalah, regulasi ini, ini sudah selesai, kita jaga. Yang berikutnya adalah, kita jaga sarana produksi. Kemudian, irigasi diperbaiki. Ini tetap, harus terus-menerus. Menciptakan benih-benih unggul, bbit-bibit unggul. Kemudian, optimalisasi lahan. Ada rawa sekitaar 1,5 juta hektare, itu kita optimalkan. Dulu tanam 1 kali, bisa 3 kali. Dulu produksinya 3 ton, 4 ton, itu bisa 7 ton. Ini yang harus kita jaga," tegasnya.

"Nah, ini harus dijaga. Tapi yang tidak kalah pentingnya, mafia harus diperangi. Caranya, ya, jangan beri ruang gerak, dihukum seberat-beratnya. Jangan beri kesempatan. Kita sudah tindak 77 tersangka. Karena pasti, sampai kiamat pasti ada. Ada netizen tanya, mana tersangkanya itu 77? Pergi cek ke penjara, atau di penegak hukum," ucap Amran.

Dia pun menyinggung bagaimana harga minyak goreng yang saat ini melonjak. Padahal, Indonesia memasok kebutuhan bahan baku dan minyak goreng negara-negara lain di dunia, seperti India, Eropa, hingga Amerika.

"Harga minyak goreng naik. Padahal kita produsen 60% produksi Indonesia, dari bahan baku CPO. Masuk akal nggak? Aku tanya, itu ada mafia nggak, kalau gitu? Produksi melimpah, tapi harga naik. (Ada penimbunan berarti) Ya, mafia lah. Kenapa ragu-ragu sebut mafia," tukasnya.

Amran pun menyadari tidak bisa memberantas habis mafia dan praktiknya.

"Kita memitigasi. Kita menekan ruang geraknya. Kita harus kolaborasi, nggak bisa kami sendirian. Seluruh anak bangsa harus kolaborasi. Tapi masih banyak yang tidak bahagia kalau kita berdaulat pangan," katanya.