PLN Butuh 154 Juta Ton Batu Bara Untuk Pembangkit, Masih Kurang Segini

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat kebutuhan batu bara PT PLN (Persero) mencapai 154 juta ton untuk setahun. Namun, ketersediaan pasokan saat ini masih mengalami kekurangan sekitar 20 juta ton karena realisasi kontrak baru menyentuh angka 132 juta ton.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan penyesuaian untuk menutup selisih pasokan energi primer tersebut. Ia menegaskan kementerian tengah melakukan evaluasi menyeluruh agar kebutuhan bahan bakar untuk sistem kelistrikan nasional dapat terpenuhi secara optimal.

"Jadi kita Pak Menteri kan sudah sampaikan sudah dilakukan evaluasi untuk seluruh kebutuhan PLN. Dan itu dipenuhi," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Pemerintah tengah mengupayakan sinkronisasi antara volume kebutuhan asli PLN dengan komitmen pengadaan dari para produsen batu bara domestik. Hal itu untuk menjamin keandalan suplai listrik bagi masyarakat serta menghindari risiko defisit stok di unit-unit pembangkit.

"Itu kemarin kan disampaikan kebutuhan PLN itu adalah 154 juta (ton), yang sudah dipenuhi berdasarkan kontrak 132 juta (ton). Dan itu kekurangan 20 (juta ton) itu lagi diusahakan itu penyesuaian," tambahnya.

Pemerintah optimis kekurangan pasokan tersebut dapat segera teratasi melalui kebijakan penyesuaian produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Mulanya, target RKAB untuk tahun ini sekitar 600 juta ton batu bara.

"Ya pasti (produksi di atas 600 juta ton). Ya menyesuaikan dengan kebutuhan di dalam negeri. Itu kan ada DMO yang ditetapkan," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka-bukaan mengenai kebutuhan energi primer atau batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero). Hal ini menjawab isu terkait kurangnya stok batu bara untuk PLTU PLN.

Sejatinya, kata Bahlil, kebutuhan energi primer PLN per tahun sebanyak 154 juta ton batu bara. Di mana pemerintah sudah memberikan tugas kepada perusahaan batu bara kurang lebih mencapai 190 juta ton.

"Yang sudah dilakukan konfirmasi dari 190 juta ton itu 150-160 juta ton. Sudah dilakukan kontrak 134 juta ton, artinya dari total kebutuhan PLN 154 juta ton tinggal kurang 20 juta ton yang belum kontrak," terang Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR, Senin (15/6/2026).

Untuk menyelesaikan hal itu, kata Bahlil, beberapa waktu yang lalu pihaknya sudah melakukan rapat dengan PLN. Atas rapat itu diketahui bahwa PLN membutuhkan batu bara yang memiliki kelas medium, namun semakin hari, kata bahlil, batu bara jenis medium semakin sedikit.

"Sementara medium semakin hari semakin sedikit dan harganya murah di mana kita bikin patokan US$ 70 per ton. Sementara SR-nya di atas 10 sampai 12, harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya tidak ada, itu yang jadi trouble. Ini yang kita minta untuk diprioritaskan," terang Bahlil.

Adapun atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto, kata Bahlil, untuk menyelesaikan permasalahan energi primer itu, pemerintah membentuk Tim Pengadaan bersama dengan PLN, Inspektur Jenderal (Irjen), Dirjen Minerba dan juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Agar tidak ada dusta diantara kita, jangan sampai baku tipu terus diantara kita," tegas Bahlil.