Menteri Investasi Minta Tambahan Anggaran Tahun Rp 578,9 M di 2027

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Investasi dan Hilirisas/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp 578,9 miliar untuk memenuhi kebutuhan anggaran tahun depan yang sebesar Rp2,19 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, pagu indikatif tahun anggaran 2027 yang diterima pada saat ini adalah kurang yaitu sebesar Rp625,14 miliar atau turun 37,6% dari alokasi anggaran tahun 2026.

Menurutnya, angka tersebut baru memenuhi 52% kebutuhan kementerian sebesar Rp1,2 triliun secara minimal. Sementara, rancangan rencana kerja pemerintah tahun 2027 ditargetkan meningkat dari tahun sebelumnya.

Target realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp2.322 triliun atau 13,8% lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.

"Sehubungan hal tersebut, kami berharap tentunya dukungan dan pertimbangan pimpinan serta anggota Komisi XII yang terhormat agar tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar sesuai dengan kebutuhan minimal anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2027 dapat terpenuhi sebesar Rp1,2 triliun," ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Senin (15/6/2026).

Kebutuhan anggaran tahun 2027 terdiri dari program dukungan manajemen sebesar Rp579,95 miliar dan program penanaman modal dan hilirisasi sebesar Rp624,12 miliar.

Rosan melanjutkan lebih jauh, kebutuhan anggaran tersebut untuk memenuhi program strategis tahun 2026 dan mengakselerasi agenda prioritas tahun 2027. Hal ini memperkuat ekosistem investasi, meningkatkan kemudahan berusaha, serta mendukung pemerataan pembangunan dan hilirisasi nasional.

Adapun sejumlah program strategis tahun 2027 antara lain, pengembangan sistem OSS berbasis AI, big data, dan blockchain untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan keandalan sistem.

"Dan yang paling penting juga adalah memperluas integrasi RDTR kabupaten/kota ke sistem OSS," imbuhnya,

Rosan menambahkan, tahun 2027 Kementerian ATR/BPN menargetkan tambahan penyusunan RDTR di 400 kabupaten/kota dan juga penguatan lembaga Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Beijing, di Tiongkok dengan menambah perwakilan di Guangzhou selain di Beijing.

"Karena kami juga sudah ada di Beijing, sebagai pusat manufaktur dan perdagangan global di Tiongkok Selatan mengingat investasi dari Tiongkok ini mengalami peningkatan yang cukup baik dan cukup signifikan ke depannya. Dan tentunya kami ingin memperkuat tata kelola investasi nasional dengan mempercepat pembentukan rancangan Peraturan Presiden Investasi Strategis dan juga pengawalan proyek prioritas lainnya," ucapnya.