5 ASN BPK Di-OTT KPK, Ini Kasusnya!
Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap lima aparatur sipil negara (ASN) di Badan Pemeriksa Keuangan pada Rabu (10/6/2026) lalu.
KPK mengungkapkan kasus ini berkaitan dengan perkara dugaan suap di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Sumatra Selatan, kepada oknum di BPK.
Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetiyo mengatakan OTT ini berkaitan dengan suap audit pengadaan smart board yang dilakukan Pemkab Muara Enim. KPK menduga pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan smart board tersebut.
"Dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah smart TV," kata Budi, dikutip dari detikcom, Rabu (10/6/2026).
KPK mengatakan barang bukti itu sejalan dengan temuan dalam kasus suap yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison. Dalam kasus itu, diketahui ada pemberian uang suap Rp500 juta yang diberikan Pemkab Muara Enim kepada pihak BPK.
KPK menyebutkan OTT ini dilakukan di sejumlah lokasi, yakni di Jakarta dan Sumatra Selatan.
"Ini serangkaian, termasuk juga kemarin ada pengamanan juga ya, ada yang diamankan juga, baik di wilayah Jakarta maupun di Sumatra Selatan," terangnya.
BPK Menghormati dan Koperatif Pemeriksaan KPK
BPK menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK, di mana hal tersebut merupakan bagian dari sinergi dan upaya bersama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Kami menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK sebagai bagian dari sinergi dan upaya bersama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," kata BPK dalam siaran persnya, dikutip kembali Jumat amis (12/6/2026).
BPK juga akan kooperatif serta memberikan dukungan data dan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami akan memproses seluruh pegawai yang diduga terlibat dalam peristiwa ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE)," jelasnya.
BPK secara sistematis telah melakukan berbagai program manajemen integritas yang dikembangkan dengan menerapkan prinsip tidak ada toleransi (zero tolerance) terhadap pelanggaran integritas yang dilakukan oleh pegawai BPK.
"Kami juga berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan memperkuat manajemen integritas secara berkelanjutan," tutupnya.
(haa/haa) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]