Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Kapan?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kabar baik bagi masyarakat yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan dan memiliki tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional, di mana pihaknya akan menghapus tunggakan iuran tersebut.

Namun, penghapusan tunggakan ini masih menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, total peserta yang menunggak sebanyak 23 juta atau senilai Rp14 triliun. Rencana tersebut hanya tinggal menunggu keputusan dari Presiden.

"Sekarang belum ditandatangani, kita tunggu ya sama-sama. Semoga segera ditandatangani," kata Prihati, dikutip kembali Jumat (12/6/2026).

Prihati memaparkan, tunggakan yang akan dihapus atau pemutihan merupakan tunggakan peserta yang telah menunggak iuran dalam jangka waktu lama. Jika sudah dilakukan pemutihan, harapannya para peserta dapat disiplin dalam membayar iurannya.

"Tetapi mereka yang mampu bayar iuran lanjut menjadi peserta aktif dan itu jangan diulangi lagi nunggaknya," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan anggaran sebesar Rp20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau memutihkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan masyarakat yang tak mampu.

"Untuk 2026 sudah siap, Rp20 triliun itu ada, sudah kita anggarkan," kata Purbaya.

Purbaya memastikan insentif pemutihan BPJS kelas tiga sudah ditransfer ke BPJS senilai Rp20 triliun dan menunggu detailing aturan Peraturan Presiden.

"Itu sudah setujui, tinggal mungkin detail peraturan Presiden kalau nggak salah," ucapnya saat ditemui di kawasan Darmawangsa, Jakarta pada Kamis (12/2/2026).

Purbaya juga mengatakan bahwa uang insentif tersebut sudah ditransfer ke BPJS untuk kemudian dieksekusi insentif tersebut.

"Tapi uangnya sudah saya kirim ke BPJS Jadi mereka bisa eksekusi kapan saja. Saya sudah keluarin kalau nggak salah Rp20 triliun," katanya.

Add as a preferred
source on Google