Gaet Investasi Jangka Panjang, RI Butuh Perdagangan yang Transparan
Jakarta, CNBC Indonesia - Kesuksesan perdagangan global ditentukan oleh keseimbangan antara proteksionisme domestik dan upaya menjaga sistem perdagangan yang adil serta terbuka. Hal ini diungkapkan oleh Country Director Trade British Embassy Jakarta, Sophie Freeland-Haynes, yang menilai kondisi perdagangan seimbang dan ideal ini sebagai salah satu target untuk dicapai oleh banyak negara, termasuk Inggris.
"Dari sudut pandang kami, menurunkan tarif, mengurangi hambatan akses pasar, serta memastikan adanya iklim investasi yang adil, dapat diprediksi, terbuka, dan transparan, bisa menjadi daya tarik, sehingga perusahaan dan pelaku usaha dapat mengambil keputusan investasi jangka panjang sebagai solusi ideal," jelas Sophie dalam Coffee Morning CNBC Indonesia bertema "Redefining Trade Rules: Fair Tariffs for Long-Term Sustainable Partnerships", belum lama ini.
Hal ini pun mendorong Inggris gencar menegosiasikan lebih banyak perjanjian perdagangan dengan mitra-mitra dagangnya. Menurutnya, Inggris memiliki banyak pengalaman dan berupaya memperdalam hubungan perdagangan dengan banyak negara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan Inggris dapat mendukung hubungan perdagangan dengan tarif rendah yang adil, terbuka, dan transparan bersama sejumlah mitra dagang.
Indonesia menurutnya juga menjadi salah satu negara yang dibidik untuk peningkatan kerja sama dagang. Ditambah lagi dengan adanya potensi aksesi Indonesia ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership atau CPTPP benar-benar merupakan jalan yang sangat penting. Dia menilai dalam konteks perdagangan Indonesia-Inggris, CPTPP bisa menjadi jalan untuk memangkas tumpang tindih regulasi (spaghetti bowl of regulation), perbedaan tarif perdagangan, serta jejaring yang lebih luas.
"Inggris juga sedang melihat bagaimana bentuk perjanjian perdagangan bebas bilateral di masa depan. Dan tentu saja Indonesia, sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di ASEAN dan Asia menjadi bagian dari diskusi tersebut di London. Kami melihat bahwa keseimbangan antara melindungi industri domestik tetap terbuka terhadap investasi asing merupakan tantangan yang sangat sulit untuk dilakukan dengan tepat," tegas Sophie.
Menurutnya, hal ini penting, agar dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi, dan khususnya bagi Indonesia untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat mengesankan seperti yang telah dicapai sejauh ini.
Di tengah dinamika ekonomi global saat ini, Sophie menilai pendekatan yang mengedepankan kemitraan jauh lebih penting dibanding sikap menutup diri dari perdagangan internasional.
Karena itu, ia mendorong penguatan dialog antara pemerintah Indonesia dan Inggris, serta pelaku usaha agar tercipta pemahaman yang sama dalam melihat tantangan ekonomi dan investasi.
"Ketika pemerintah dan dunia usaha dapat bersama-sama mengidentifikasi masalah dan solusi, maka tantangan ekonomi yang kompleks dapat diatasi dengan lebih efektif," katanya.
Selain melalui kerja sama bilateral, Inggris juga mendorong kolaborasi melalui berbagai forum multilateral seperti World Trade Organization (WTO) untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi kedua negara.
Untuk diketahui, Indonesia masih belum menjadi mitra dagang utama dan menempati posisi ke-55 dalam daftar mitra Inggris, dengan kontribusi 0,2% dari total perdagangan secara keseluruhan.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Fithra Faisal mengatakan, arah kebijakan perdagangan dan investasi yang dijalankan saat ini merupakan kelanjutan dari strategi jangka panjang yang telah disusun sejak 2016. Fokus utamanya adalah memperluas kerja sama perdagangan internasional, memperkuat industrialisasi, dan meningkatkan partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global.
Sejak saat itu, pemerintah telah memetakan negara-negara potensial untuk kerja sama perdagangan melalui perjanjian perdagangan bebas maupun Economic Partnership Agreement (EPA). Karena itu, berbagai kerja sama yang kini berjalan, termasuk dengan Uni Eropa, Australia, hingga Inggris, merupakan hasil dari proses panjang yang telah dibangun lintas pemerintahan, mulai dari era Joko Widodo hingga Prabowo Subianto.
Fithra mengatakan, salah satu fokus utama pemerintah adalah menciptakan nilai tambah dari setiap produksi dalam negeri melalui industrialisasi. Indonesia dinilai memiliki kekuatan besar dari sisi sumber daya alam, namun tantangan berikutnya adalah bagaimana mengolah potensi tersebut menjadi produk industri yang kompetitif.
"Untuk mendukung industrialisasi, pemerintah mulai mengevaluasi berbagai hambatan perdagangan, termasuk kebijakan kuota impor yang dinilai membatasi partisipasi Indonesia dalam jaringan produksi global. Berdasarkan berbagai studi, kuota impor membuat Indonesia sulit terlibat lebih jauh dalam jaringan produksi global," ujarnya.
Ia menilai kebijakan perdagangan yang lebih efektif seharusnya bertumpu pada tarif yang terukur, bukan pembatasan impor yang berlebihan. Sebab, berbagai hambatan impor seringkali memicu praktik rente ekonomi dan membuat industri sulit mendapatkan bahan baku dengan harga kompetitif.
Tidak berhenti di situ, pemerintah juga mulai mendorong penyesuaian kebijakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) agar tetap mendukung industri nasional tanpa menghambat daya saing. Menurutnya, Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara penguatan industri lokal dan keterbukaan terhadap bahan baku impor yang lebih murah untuk menghasilkan produk ekspor yang kompetitif.
"Kalau kita bisa mengimpor input yang murah, maka kita bisa menjual output yang lebih kompetitif," pungkasnya.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]