Iran Bisa Lolos dari Perang, tapi Ambruk Sendiri dari Dalam

Jakarta, CNBC Indonesia - Iran menghadapi tantangan berat saat bersiap memasuki masa damai setelah perang berkepanjangan. Di tengah harapan berakhirnya konflik, negara tersebut justru dibayangi ancaman hiperinflasi, kontraksi ekonomi hingga 10%, pemadaman listrik, serta meningkatnya ketidakpuasan publik yang dikhawatirkan memicu gejolak sosial baru.

"Krisi ekonomi dan ketidakpuasan terkait mata pencaharian jelas meningkat, bahkan tanpa statistik yang tepat. Kami menyaksikan lonjakan harga yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat blokade laut dan dampak perang," kata profesor sosiologi Universitas Kurdistan, Fuad Habibi, seperti dikutip The Guardian, Minggu (7/6/2026).

Ia juga menyoroti pembatasan internet yang disebut menyebabkan sedikitnya 2 juta orang kehilangan pekerjaan secara langsung maupun tidak langsung.

Perdebatan mengenai arah masa depan Iran mulai mengemuka di ruang publik. Sebagian kalangan mendorong keterbukaan yang lebih besar pascaperang, sementara kelompok lain menilai Iran harus memperkuat kemandirian ekonomi dan pembangunan nasional setelah berhasil menunjukkan ketahanannya menghadapi tekanan eksternal.

Namun, pemulihan ekonomi diperkirakan tidak akan mudah. Sejumlah ekonom memperkirakan kerugian akibat perang mencapai sekitar US$270 miliar atau setara Rp4.885,65 triliun. Kerusakan tersebut mencakup infrastruktur, sekolah, fasilitas energi, industri baja hingga sektor perumahan.

Harapan besar tertuju pada kemungkinan pelonggaran sanksi Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump. Kendati demikian, banyak ekonom Iran menilai bantuan yang mungkin diperoleh tidak akan cukup untuk menutupi besarnya kerugian ekonomi yang telah terjadi.

Tekanan ekonomi semakin terasa karena inflasi pangan Iran pada Mei tercatat mencapai 130% secara tahunan, tertinggi sejak Perang Dunia II. Sementara itu, inflasi daging dan unggas bahkan melonjak hingga 176%. Kondisi ini memicu kekhawatiran para ahli kesehatan terkait meningkatnya kasus malnutrisi, osteoporosis, dan gangguan pertumbuhan akibat menurunnya konsumsi produk bergizi.

Mantan Menteri Komunikasi Iran Mohammad Javad Azari Jahromi memperingatkan bahwa ancaman terbesar setelah perang bisa datang dari sektor ekonomi. Menurutnya, inflasi berpotensi menjadi "bom" baru yang menghantam kehidupan masyarakat melalui kenaikan biaya hidup dan harga sewa rumah.

Presiden Masoud Pezeshkian sendiri berulang kali mengingatkan masyarakat mengenai masa sulit yang masih menanti. Pemerintah juga tengah berupaya menjaga stabilitas sosial sembari menangani kerusakan infrastruktur yang ditinggalkan perang.

Di sektor energi, pemerintah membantah kabar bahwa pemadaman listrik bergilir selama dua jam per hari akan segera diberlakukan. Meski demikian, Ketua Komisi Energi Kamar Dagang Iran Arash Najafi mengingatkan masyarakat untuk bersiap menghadapi kemungkinan pemadaman harian guna menjaga keberlangsungan produksi nasional.

Di sisi lain, pencabutan bertahap pembatasan internet mulai membuka kembali ruang diskusi publik. Namun langkah tersebut memicu perdebatan sengit di kalangan politikus garis keras yang bahkan berupaya memakzulkan menteri komunikasi karena dianggap terlalu longgar terhadap akses informasi.

Selain tekanan ekonomi, isu kebebasan sipil juga menjadi sorotan. Sejumlah kelompok reformis mendesak pemerintah menghentikan eksekusi tahanan politik dan mengurangi tindakan represif yang dinilai memperdalam perpecahan internal. Setidaknya 22 tahanan politik dilaporkan dieksekusi dalam periode 17 Maret hingga 27 April.

Para pengamat menilai ujian terbesar bagi pemerintahan Iran saat ini bukan lagi kemampuan bertahan dalam perang, melainkan kemampuan mengelola perdamaian.

Jika sanksi ekonomi tetap berlanjut dan arus investasi, teknologi, serta modal asing tidak kunjung masuk, kerusakan akibat perang dikhawatirkan berubah menjadi kondisi permanen yang membuat masyarakat hidup dalam lingkaran kelangkaan, kelelahan, dan ketidakstabilan berkepanjangan.

Add as a preferred
source on Google