Gubernur California Mau Pajaki 100% 'Dana Gelap' Trump

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur California, Gavin Newsom, mengumumkan pada hari Rabu bahwa California akan mengenakan pajak 100% atas dana sebesar hampir US$1,8 miliar milik pemerintahan Trump yang diduga menjadi "alat persenjataan" politik.

"Satu hal yang menurut saya akan kita coba lakukan... adalah mengenakan pajak 100%. Siapa pun dari California yang menerima dana tersebut, kami ingin mengenakan pajak 100% dari hasil tersebut dan itu adalah tindakan yang dapat diambil oleh negara bagian California," kata Newsom. "Ini adalah tindakan yang ingin kami ambil."

Dalam sebuah unggahan di media sosial, dikutip dari Reuters, kantor pers gubernur menggambarkan dana US$ 1,776 miliar tersebut sebagai "dana gelap."

Newsom tidak menunjukkan kapan negara bagian akan mulai memberlakukan pajak tersebut. Sayangnya, Gedung Putih dan Departemen Kehakiman tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Dana tersebut diumumkan pekan lalu sebagai bagian dari penyelesaian hukum Presiden AS Donald Trump dengan Internal Revenue Service (IRS) setelah ia awalnya menggugat lembaga tersebut karena laporan pajaknya bocor ke media.

Trump mengampuni lebih dari 1.500 terdakwa kasus 6 Januari tahun lalu. Beberapa di antaranya kini mulai menghitung biaya penuntutan, hukuman penjara, dan kerugian bisnis mereka dengan harapan mendapatkan kompensasi atas apa yang mereka anggap sebagai penyalahgunaan oleh Departemen Kehakiman di bawah mantan Presiden Joe Biden.

Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini sudah menghadapi tantangan hukum dari dua petugas polisi yang membela Gedung Capitol AS dari perusuh pada 6 Januari 2021.

Partai Demokrat dan beberapa Partai Republik mempertanyakan legalitas dana tersebut, serta bagian dari penyelesaian yang "selamanya melarang" IRS untuk mengaudit klaim pajak masa lalu oleh Trump, kerabatnya, dan bisnisnya.

"(Dana tersebut) berpotensi memberikan kompensasi kepada seseorang yang menyerang petugas polisi, mengakui kesalahannya, dihukum, diampuni, dan sekarang kita akan membayar mereka untuk itu? Itu tidak masuk akal," kata Senator Partai Republik Thom Tillis dari Carolina Utara.

Add as a preferred
source on Google