PT DSI 'BUMN Khusus Ekspor' Bisa Atasi Underinvoicing? Ini Kata Ekonom
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN yang ditugaskan untuk mengatur aktivitas ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) startegis yakni batu bara, kelapa sawit dan ferro alloy.
Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fithra Faisal mengatakan PT DSI dibentuk karena sejak tahun 1991 hingga 2024 negara kehilangan sekitar Rp 15.400 Triliun pendapatan negara akibat Under-invoicing dan transfer pricing terkait ekspor komoditas.
Oleh karena diperlukan perbaikan tata kelola ekspor-impor melalui pembentukan PT DSI yang diharapkan untuk menopang kinerja ekspor di tengah gejolak geopolitik dunia.
"Jadi motivasinya adalah kalau kita melihat data, selama 34 tahun dari tahun 1991 hingga tahun 2024, kita kehilangan Rp15.400 triliun kekayaan negara dalam konteks miss-invoicing ini. Kalau bandingkan dengan GDP kita di tahun lalu 2025 yang hampir Rp24.000 triliun, artinya Rp15.400 triliun itu setara dengan 64% dari GDP kita," kata Fitra kepada CNBC Indonesia pada acara Mining Zone dikutip pada Selasa (26/5/2026).
Fita mengatakan bahwa Presiden melihat bahwa perlu adanya konsolidasi dalam konteks penata laksanaan tata kelola ekspor dan juga import.
Karena tidak hanya ekspornya ada underinvoicing, kata Fitra, tetapi juga ada import juga over-invoicing. Hal ini kemudian menjadi latar belakang atau motivasi berdirinya PT DSI.
Alasan kedua adalah bagaimana dengan dunia yang sekarang penuh tekanan, sehingga merambat kepada nilai tukar rupiah juga kinerja perusahaan yang juga masih dalam tekanan, "Justru ini (PT DSI) adalah dalam konteks membalikkan keadaan-keadaan tersebut."
Fitra pun mengatakan bahwa menurutnya dengan adanya peraturan yang baru ini, pemerintah akan fokus sementara untuk 3 komoditas utama, yaitu CPO, nikel ferroalloys, dan juga batubara.
"Tiga komoditas ini yang senilai US$65 mikiar, dalam konteks shocknya, itu bisa mendapatkan setidak-tidaknya 0,8% tambahan pertumbuhan ekonomi,"ungkap Fitra.
"Artinya kalau misalnya kita melihat kemarin pertumbuhan kita di kuartal pertama 5,6, seharusnya kita sudah lebih dari 6%, itu yang pertama dari sisi pertumbuhan ekonomi."
Kemudian dari dampaknya kepada nilai tukar rupiah, Fitra mengungkapkan bahwa menurut simulasi baseline, dalam konteks steady state, ini kita bisa mendapatkan tambahan apresiasi 130 basis point dalam beberapa bulan ke depan.
"Kalau misalnya memang kita bisa menatalasanakannya dengan baik, artinya bisa mencatat. Terus yang kedua, dalam konteks yang jauh lebih agresif, bahkan sampai tahun depan, hitung-hitungan saya, kita bisa menguat apresiasi rupiah hingga 500 basis point. Bahkan sampai tahun 2028, itu bisa sampai 900 basis point," ucapnya
(haa/haa) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]