Bank Tak Salurkan KPR ke Ojol-Pekerja Informal Bisa Kena Sanksi Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus menekan perbankan agar lebih agresif menyalurkan kredit rumah subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari kalangan pekerja non-fixed income seperti pengemudi ojek online (ojol) serta pekerja informal lainnya.
Plt Direktur Pemanfaatan Pembiayaan dan Layanan Digital BP Tapera, Alfian Arif, mengatakan tren backlog perumahan memang menunjukkan penurunan berdasarkan data Susenas dan BPS. Namun, kebutuhan rumah di kawasan perkotaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan pedesaan.
"Kalau dibilang backlog itu turun enggak? Turun. Berdasarkan data Susenas dan BPS dia bilang turun. Data BPS turun jadi 9,6 juta. Kemudian kebutuhan rumah dari sisi perkotaan pedesaan memang paling besar backlog di perkotaan hampir tiga kali lipat lebih tinggi," ujar Alfian dalam Diskusi Media Inovasi Pembiayaan Perumahan Bagi Pekerja Informal di Kemang, Jaksel, Jumat (22/5/2026).
Di sisi lain, BP Tapera mulai mengubah pola penyaluran FLPP agar tidak hanya dinikmati kelompok pekerja bergaji tetap seperti ASN maupun TNI-Polri. Perbankan kini diwajibkan menyalurkan porsi tertentu kepada kelompok non-fixed income jika ingin mendapatkan tambahan kuota pembiayaan rumah subsidi.
Aturan tersebut terus diperketat secara bertahap sejak beberapa tahun terakhir. Jika bank tidak memenuhi target penyaluran kepada segmen non-fixed income, maka tambahan kuota FLPP tidak akan diberikan.
"Kami membuka kewajiban kepada bank penyalur untuk menyalurkan target non-fixed income dari mulai 10%, 12%, hari ini 15%. Kalau bank penyalur tidak menyalurkan non-fixed income dalam kurun waktu satu tahun dari total kuota nasionalnya, maka bank penyalur tersebut tidak boleh diberikan tambahan kuota," katanya.
Ia mencontohkan, apabila sebuah bank memperoleh kuota 1.000 rumah subsidi, maka minimal 150 unit wajib disalurkan kepada kelompok pekerja informal.
"Kenapa kami lakukan itu? Supaya asas berkeadilan bagi seluruh rakyat yang ada di Republik ini bisa memanfaatkan FLPP. Tidak melulu tentang fixed income, tidak melulu tentang TNI Polri, tidak melulu tentang ASN, tapi hari ini negara hadir untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR segmen non-fixed income," ujar Alfian.
Penilaian itu menjadi bagian dari rapor kinerja bank yang dievaluasi setiap triwulan. Dari data BP Tapera, penyaluran FLPP untuk segmen non-fixed income terus mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021 realisasinya mencapai 16,3%, lalu meningkat menjadi 15,8% pada 2024 dan 17% pada 2025. Sementara pada 2026, meski baru memasuki bulan Mei, realisasinya sudah menyentuh 18,4%.
"Kami terus mendorong target non-fixed income itu bahkan sampai di angka 25% ke depan," kata Alfian.
Menurutnya, tekanan kebijakan terhadap perbankan mulai menunjukkan hasil. Mayoritas bank penyalur kini mulai aktif masuk ke segmen pekerja informal yang sebelumnya kurang dilirik.
"Dari 43 bank penyalur, 92% bank penyalur menyalurkan non-fixed income di atas target 15%. Artinya ini cukup signifikan. Pola ngegebuk bank penyalur seperti ini cukup signifikan," ujarnya.
 Plt Direktur Pemanfaatan Pembiayaan dan Layanan Digital BP Tapera, Alfian Arif (tiga dari kiri). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi) Foto: Plt Direktur Pemanfaatan Pembiayaan dan Layanan Digital BP Tapera, Alfian Arif (tiga dari kiri). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi) |
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]