Kabar Baik! Ojol Cs Bakal Bisa Cicil Beli Rumah Pakai Skema Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bersama perbankan dan pelaku industri properti mulai mematangkan skema baru pembiayaan rumah untuk pekerja informal seperti pengemudi ojek online, pedagang, freelancer hingga pelaku UMKM. Skema tersebut disiapkan untuk menjawab persoalan jutaan masyarakat yang selama ini sulit mengakses KPR karena terkendala syarat administrasi perbankan.
Tenaga Ahli Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Endang Kawidjaja, mengatakan pembahasan mengenai skema rent to own muncul setelah upaya mendorong relaksasi kredit kecil ke OJK belum menemukan titik terang.
"Kenapa rent to own? Karena sebenarnya para informal ini maupun formal yang punya kendala BI checking belum tentu tidak punya kemampuan bayar cicilan. Tapi mereka belum apa-apa sudah terhadang SLIK-nya," ujar Endang dalam Diskusi Media Inovasi Pembiayaan Perumahan Bagi Pekerja Informal di Kemang, Jaksel, Jumat (22/5/2026).
Pemerintah kemudian mulai mencari model pembuktian baru agar calon pembeli rumah tetap bisa memperoleh akses pembiayaan. Konsep yang dibangun bukan lagi sekadar melihat dokumen formal, melainkan kemampuan membayar yang dibuktikan secara langsung dalam periode tertentu.
"Kalau mereka sudah mampu mencicil dan track record-nya bagus, kenapa itu tidak bisa di-disregard? Dari situlah informal bisa masuk. Ini prinsip utamanya," katanya.
Skema tersebut kini mulai dibahas bersama perbankan, termasuk Bank Syariah Nasional atau BSN yang tengah menyiapkan produk pembiayaan khusus pekerja non-fixed income. Mortgage Financing Division Head BSN, Putri Alfarista Lufianingrum, mengatakan selama ini pekerja informal sebenarnya memiliki penghasilan, namun sulit dibaca sistem perbankan karena tidak tercatat secara administratif.
 Pengemudi ojek online (ojol) menunggu orderan penumpang di kawasan Stasiun Palmerah, Jakarta, Senin (4/5/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Foto: Pengemudi ojek online (ojol) menunggu orderan penumpang di kawasan Stasiun Palmerah, Jakarta, Senin (4/5/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) |
"Konsumen sebenarnya punya penghasilan, tapi memang tidak tercatat. Itu yang kadang membuat bank sulit melakukan analisa," ujar Putri.
BSN pun mulai menyiapkan beberapa model pembiayaan syariah yang lebih fleksibel. Salah satunya melalui akad Musyarakah Mutanaqisah atau MMQ yang memungkinkan penyesuaian cicilan sesuai pola pendapatan nasabah.
"Misalnya dua tahun pertama mampu Rp1 juta, lalu berikutnya naik jadi Rp1,5 juta. Tapi semuanya transparan sejak awal," katanya.
Di sisi lain, pengamat properti Marine Novita menilai sistem KPR di Indonesia saat ini masih terlalu berorientasi pada pekerja formal. Padahal sekitar 60% tenaga kerja nasional berasal dari sektor informal.
"Masalah utama pekerja informal bukan tidak mampu bayar rumah, tapi mereka tidak mampu membuktikan kemampuan tersebut ke dalam sistem perbankan tradisional," ujar Marine.
Ia mencontohkan banyak pekerja digital seperti pengemudi online maupun penjual e-commerce sebenarnya memiliki arus kas harian yang cukup stabil. Namun data tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai alternatif kredit scoring.
"Kalau Gojek itu penghasilannya tiap hari. Jadi jangan melulu lihat rekening koran, lihat juga digital footprint-nya," katanya.
(fys/wur) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]