Wajib Ekspor Lewat BUMN Khusus, Devisa 3 Komoditas Ini Capai Rp1.100 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus Ekspor. Tiga diantara komoditas yang wajib melakukan ekspor melalui badan itu adalah batu bara, minyak kelapa sawit dan juga fero alloy.

Prabowo menerangkan, melalui BUMN Khusus Ekspor itu, penjualan semua hasil sumber daya alam mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro-alloys), wajib dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengeskpor tunggal.

"Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing, marketing facility,"

"Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktik kurang bayar (under-invoicing), praktik pemindahan harga (transfer pricing), dan pelarian devisa hasil ekspor," tegas Prabowo dalam Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Dalam catatan Prabowo, Indonesia menjadi negara pengekspor terbesar ketiga komoditas itu. Misalnya untuk ekspor minyak kelapa sawit, di mana Indonesia merupakan negara pengekspor tersebar dengan nilai devisa hasil ekspor hingga US$ 23 miliar atau setara Rp391 triliun di tahun 2025.

Kemudian batu bara dengan nilai devisa menembus US$ 30 miliar atau setara Rp510 triliun di 2025. Dan fero alloy nilai devisa ekspornya mencapai US$ 16 miliar atau Rp272 triliun di 2025.

"Ketiga komoditas strategis ini menghasilkan devisa US$ 65 miliar atau setara Rp1.100 triliun per tahun," tegas Prabowo.

Namun, Prabowo menilai Indonesia sebagai negara yang tergabung dalam G20 tapi ratio belanjanya negaranya terhadap PDB menjadi yang paling rendah diantara negara-negara G20.

"Rasio penerimaan kita paling rendah diantara negara G20 dari data terbaru IMF. Kita bisa melihat rasio pendapatan meksiko 25% dari PDB, India 20% dari PDB, Filipina 21% dari PDB, Kamboja saja 15% dari PDB, Indonesia 11-12% dari PDB," ungkap Prabowo.

Add as a preferred
source on Google