Pertama dalam Sejarah, Negara Eropa Ini Tolak Duta Besar Baru Israel

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Kroasia Zoran Milanovic mengukir sejarah baru dengan menolak untuk menyetujui penunjukan duta besar baru Israel untuk Zagreb pada Senin, (18/05/2026). Langkah radikal ini diambil sebagai bentuk protes keras terhadap kebijakan otoritas Tel Aviv atas agresi militer mereka di Jalur Gaza.

Milanovic yang dikenal vokal mengkritik perang Israel di Gaza menyatakan bahwa dirinya sengaja menahan diri dari berkomentar di ranah publik sebelumnya demi menjaga etika diplomasi. Namun, ia menilai Israel kini telah melanggar aturan tidak tertulis karena nekat mengumumkan nama sang duta besar sebelum mendapatkan persetujuan resmi dari Kroasia.

"Duta Besar Negara Israel yang diusulkan belum menerima, dan tidak akan menerima, persetujuan dari Presiden Republik Zoran Milanović," ungkap pernyataan resmi kantor kepresidenan Kroasia dalam menyikapi usulan tersebut.

Merespons ketegangan ini, Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah Kroasia demi menyelesaikan status perwakilan mereka di Zagreb. Sesuai rencana awal, diplomat bernama Nissan Amdur diplot untuk menggantikan Duta Besar Gary Koren yang masa jabatannya berakhir pada akhir Mei mendatang.

Akibat penolakan ini, media Israel melaporkan bahwa Amdur kemungkinan besar akan tetap dikirim ke Kroasia namun hanya berstatus sebagai kuasa usaha. Penunjukan dengan status diplomatik tersebut dinilai menjadi jalan pintu belakang bagi Tel Aviv karena sama sekali tidak memerlukan persetujuan dari presiden.

Mengenai penolakan ini, sebuah sumber yang mengetahui detail masalah tersebut menuduh Milanovic sebagai "tokoh politik bermasalah yang dalam masa lalu yang belum lama ini, secara jelas melontarkan pernyataan anti-Israel dan antisemit".

Friksi ini juga menjadi puncak dari memanasnya hubungan kedua negara setelah Milanovic melarang angkatan bersenjata Kroasia bekerja sama dengan militer Israel pada Februari lalu karena dianggap telah melanggar hukum kemanusiaan internasional. Tidak hanya itu, pada Maret lalu Milanovic juga sempat mengecam konfrontasi AS-Israel terhadap Iran karena menilai ambisi penggulingan kekuasaan di Teheran hanya akan memicu kehancuran ekonomi.

Kejadian ini sekaligus memicu gesekan politik di dalam negeri Kroasia karena sang presiden yang berasal dari sayap kiri memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan kabinet pemerintahan konservatif yang condong mendukung Israel. Meski memiliki kekuasaan eksekutif yang terbatas di bawah konstitusi negara, konfirmasi terhadap pengangkatan diplomat asing memang mutlak berada di bawah kendali wilayah kerja sang presiden yang telah dijabatnya sejak tahun 2020.

Terkait wewenang absolutnya tersebut, Milanovic menegaskan dalam pernyataan resminya bahwa "pemberian atau penahanan persetujuan untuk duta besar yang diusulkan adalah hak berdaulat dari presiden".

Add as a preferred
source on Google