Menteri PU Siapkan Rp 4 T Bangun Flyover-Underpass di Perlintasan KA

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan akan membangun sebanyak 186 perlintasan sebidang yang nantinya akan menjadi perlintasan non sebidang, baik dalam bentuk flyover atau underpass. Dody melanjutkan, dari 186 perlintasan sebidang tersebut, tersisa 130 perlintasan yang belum dibuat non sebidang.

"Setahu kami, perlintasan sebidang itu ada ribuan di Indonesia, Tapi kemudian itu dibagi-bagi, ada yang ranahnya pemerintah daerah, ada yang pemerintah pusat atau nasional. Nasional itu sekitar 186, dan sebagian sudah kita kerjakan, tinggal 130-an yang belum kita kerjakan," kata Dody saat ditemui wartawan di gedung DPR RI, Rabu (13/5/2026).

Dody menambahkan, sebanyak 130 perlintasan yang belum direvitalisasi akan dibangun secara bertahap oleh Kementerian PU.

"130 perlintasan ini kita kerjakan secara bertahap, sesuai dengan ketersediaan anggarannya. Misalnya perlintasan di dekat Stasiun Bekasi Timur yang jadi urgent, kan lahan itu kewajibannya pemerintah daerah (Pemda), jadi nanti kita bisa diskusi dengan Pemda karena kan perlintasan sebidang itu rata-rata masalahnya, mulai dari lahan yang mahal banget, atau lainnya. Nah itu kita bisa bicara dengan Pemda," terangnya.

Pihaknya melanjutkan pembangunan perlintasan sebidang menjadi non sebidang tersebut bisa berbentuk flyover atau underpass. Namun, Dody mengungkap flyover menjadi pilihan terbaik karena biaya pembangunannya cenderung lebih murah.

"Mostly paling gampang ya flyover, karena lebih murah, kalau underpass agak susah. Tapi belum tentu akan dibangun flyover semua, tergantung kondisi setempat dan kesiapan lahannya sendiri," ujarnya.

Dody juga menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 4 triliun untuk mendukung pembangunan flyover dan underpass di pelintasan sebidang.

Ini menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto usai tragedi tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur beberapa waktu lalu. Namun, anggaran tersebut masih bersifat blanket atau umum dan baru akan dicairkan setelah lahan serta desain proyek dinyatakan siap.

"Kalau lahannya sudah siap, desain siap, baru kami minta," kata Dody.

Ia menegaskan, pemerintah akan menentukan proyek prioritas bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan kementerian terkait lainnya.

Menurut Dody, proyek yang akan dipercepat adalah perlintasan sebidang dengan tingkat prioritas paling tinggi untuk segera ditangani demi meningkatkan keselamatan lalu lintas.

"Nanti kita akan diskusi dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Sekretaris Negara, mana yang super-super prioritas, akan kita kerjakan dengan cepat," pungkasnya.

Add as a preferred
source on Google