Tiba-Tiba Eropa Dekati Taliban, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Uni Eropa (UE) mulai membuka komunikasi langsung dengan Taliban di tengah meningkatnya tekanan politik soal migrasi. Brussels bahkan berencana mengundang pejabat Taliban ke Belgia untuk membahas pemulangan migran Afghanistan dari Eropa.

Komisi Eropa mengonfirmasi kepada media bahwa pembicaraan teknis dengan otoritas de facto Afghanistan itu akan digelar dalam waktu dekat di Brussels. Langkah ini dilakukan bersama Swedia dan menjadi kelanjutan dari dua kunjungan pejabat Eropa sebelumnya ke Kabul.

"Para pejabat saat ini sedang mengupayakan kemungkinan pertemuan lanjutan di tingkat teknis di Brussels dengan otoritas de facto Afghanistan," kata juru bicara eksekutif UE, seperti dikutip AFP, Selasa (12/5/2026).

Menurut sumber yang mengetahui pembahasan tersebut, surat resmi akan segera dikirim ke Kabul untuk menentukan jadwal kunjungan delegasi Taliban ke ibu kota Belgia itu.

Langkah UE ini menandai perubahan pendekatan yang cukup signifikan terhadap Taliban. Selama ini, kelompok tersebut praktis terisolasi dari komunitas internasional sejak kembali berkuasa di Afghanistan pada 2021 dan menerapkan kembali hukum Islam versi ketat.

Meski tidak mengakui Taliban secara resmi, negara-negara Eropa kini mulai mencari jalur pragmatis untuk menangani persoalan migrasi, terutama deportasi warga Afghanistan yang memiliki catatan kriminal.

Sekitar 20 negara anggota UE diketahui tengah menjajaki cara memulangkan migran Afghanistan ke negara asal mereka. Dalam surat yang dikirim pada Oktober lalu, sejumlah negara mendesak Uni Eropa mencari solusi diplomatik dan teknis untuk mempercepat proses tersebut.

"Dalam konteks ini, pertemuan teknis berlangsung di Kabul pada Januari 2026," ujar juru bicara Komisi Eropa.

Dorongan untuk membuka komunikasi dengan Taliban dipimpin oleh Jerman. Negara itu telah mendeportasi lebih dari 100 warga Afghanistan yang memiliki catatan kriminal sejak 2024 melalui penerbangan charter yang difasilitasi Qatar.

Kebijakan Berlin mengeras setelah serangkaian kasus kekerasan yang melibatkan warga Afghanistan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk insiden penabrakan mobil di Munich tahun lalu.

Austria juga mulai bergerak lebih dulu dengan menerima delegasi Taliban di Wina pada September lalu. Kini, Belgia, Swedia, dan sejumlah negara Eropa lain mulai mempertimbangkan pendekatan serupa.

Namun langkah ini memicu kontroversi besar. Kelompok pembela hak migran mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan data oleh Taliban jika komunikasi resmi dengan Eropa semakin terbuka. Mereka takut identitas warga Afghanistan di Eropa dapat diketahui dan membahayakan hak-hak dasar para migran.

Meski demikian, sejumlah diplomat Eropa membantah bahwa pembicaraan dengan Taliban merupakan bentuk pengakuan politik. Menurut mereka, komunikasi dilakukan murni untuk menyelesaikan persoalan teknis deportasi, termasuk penerbitan dokumen perjalanan dan kesiapan operasional bandara Kabul.

Add as a preferred
source on Google