Peternak Tolak Investor Asing Masuk Industri Telur, Ini Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Peternak unggas rakyat menyoroti persoalan data produksi dan masuknya investor besar ke industri peternakan nasional. Mereka menilai kondisi tersebut berpotensi memperburuk ketimpangan usaha di tengah tekanan harga telur yang terus jatuh di tingkat peternak.

Ketua Koperasi Berkah Telur Blitar, Yesi Yuni Astuti, mengatakan persoalan utama industri unggas bukan hanya soal harga, tetapi juga menyangkut keterbukaan data populasi dan distribusi bibit ayam atau DOC. Karenanya pemerintah perlu membuka data produksi secara transparan agar pelaku usaha mengetahui kondisi riil pasar.

"Kami mohon agar ada open data GPS dan distribusi DOC. Karena apa? Ini sangat mengakar sekali masalahnya," ujar Yesi dalam forum AGRIMAT di NICE PIK 2, Jumat (8/5/2026).

Penanganan harga jatuh akan berbeda apabila penyebabnya benar-benar karena kelebihan populasi ayam. Namun selama data produksi tidak terbuka, peternak kesulitan membaca kondisi pasar.

Kondisi itu dinilai membingungkan bagi peternak rakyat. Sebab jika produksi nasional sudah mencukupi kebutuhan domestik, maka penambahan kapasitas baru justru dikhawatirkan memperparah tekanan harga di tingkat peternak kecil.

Keterbukaan data akan membuat seluruh pelaku industri memahami kondisi pasar sebenarnya. Dengan demikian, keputusan bisnis maupun kebijakan pemerintah bisa lebih terukur.

"Kalau semuanya mengatakan sekarang sudah overpopulasi, maka tidak ada yang mengatakan kita tambah stok telur. Enggak ada. Sekarang kan jadi lucu," ujarnya.

Apalagi Ia mendengar akan adanya investor asing dalam investasi di sektor telur. Peternak rakyat tidak menolak modernisasi di sektor peternakan. Namun, mereka menolak dominasi investor asing yang dinilai bisa mempersempit ruang usaha peternak mandiri.

Peternak hanya ingin hak budidaya tetap berpihak pada masyarakat kecil sebagai bagian dari kedaulatan pangan nasional. Menurutnya, keberadaan peternak rakyat harus tetap dijaga di tengah perubahan industri yang semakin besar.

"Kami tidak menolak adanya modernisasi, tidak. Tetapi kami menolak investor asing masuk ke dunia peternakan. Dan juga kembalikan hak budidaya ke pangan rakyat," tutur Yesi.

Add as a preferred
source on Google