Awas Perang! Trump Buka Opsi Kirim Pasukan Serbu Negara Komunis Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan mulai mempertimbangkan opsi penggunaan kekuatan militer atau "kekuatan kinetik" untuk menggulingkan rezim komunis di Kuba. Langkah ini muncul di tengah tekanan masif dari komunitas Kuba-Amerika di Florida yang menuntut perubahan rezim secara total di negara kepulauan tersebut.

Seorang sumber yang mengetahui pemikiran pemerintahan Trump mengungkapkan bahwa opsi militer sedang dipertimbangkan, meskipun fokus utama saat ini masih pada jalur diplomasi. Pemerintah AS terus berupaya membujuk rezim Kuba untuk melakukan berbagai perubahan, terutama di sektor ekonomi yang kini tengah terpuruk.

"Komunitas eksil Kuba, yang merupakan komunitas saya, menyatakan bahwa tidak akan ada perubahan ekonomi yang nyata sampai Anda memiliki perubahan politik yang nyata," tegas Sekretaris Jenderal Majelis Perlawanan Kuba, Orlando Gutiérrez-Boronat, seraya menekankan bahwa sentimen ini telah meluas di kalangan pengusaha Kuba-Amerika di Amerika Serikat.

Senator negara bagian dari Partai Republik, Ileana Garcia, bahkan memberikan peringatan keras kepada Trump mengenai konsekuensi politik jika tidak ada tindakan tegas. Ia menyatakan bahwa jika AS tidak mengambil tindakan militer atau intervensi untuk menggulingkan rezim, maka citra Trump di mata pemilih Florida akan hancur.

"Inaksi di Kuba pasti akan memengaruhi cara orang-orang di Florida Selatan memberikan suara mereka. Hal ini menjadi krusial mengingat komunitas Kuba-Amerika merupakan basis pendukung setia Trump yang sangat berpengaruh dalam pemilu," ujar Garcia memperingatkan. 

Saat ini, pemerintahan Trump telah menerapkan blokade energi dan memperluas sanksi terhadap Kuba melalui perintah eksekutif terbaru. Namun, Gedung Putih dan Sekretaris Negara Marco Rubio disebut masih mengirimkan sinyal beragam mengenai apakah mereka akan menuntut perubahan rezim total atau sekadar reformasi ekonomi.

Jajak pendapat terbaru dari Miami Herald menunjukkan bahwa 78% eksil Kuba tidak akan puas jika hanya terjadi reformasi ekonomi tanpa perubahan politik. Mayoritas dari mereka bahkan mendukung intervensi militer, baik untuk menggulingkan pemerintah maupun untuk misi kemanusiaan.

Di sisi lain, Kuba sedang menghadapi krisis hebat akibat penghentian pengiriman minyak dari Venezuela yang dipicu oleh kebijakan sanksi Amerika Serikat. Negara tersebut dilanda pemadaman listrik massal yang melumpuhkan sektor transportasi, layanan kesehatan, hingga pasokan air dan makanan bagi warga.

"Rasanya seperti sebuah katup yang akan segera meledak cepat atau lambat," ungkap seorang pejabat AS yang memantau kondisi di lapangan.

Meskipun demikian, risiko krisis migrasi besar-besaran tetap menjadi pertimbangan utama bagi Washington dalam memutuskan langkah serangan militer. Apalagi, hingga saat ini, kelompok oposisi Kuba di Miami terus mematangkan "Kesepakatan Kebebasan" sebagai peta jalan menuju demokrasi pasca-rezim komunis runtuh.

"Mereka berharap transisi ini dapat terwujud sebelum akhir tahun ini seiring dengan meningkatnya tekanan dari pemerintahan Trump," tutur laporan Politico.

Add as a preferred
source on Google