DKI Darurat Sampah, Zulhas Ngaku Sering Ditelepon Prabowo
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), mengaku kerap ditelepon Presiden Prabowo Subianto untuk membahas persoalan sampah di Jakarta. Intensitas komunikasi itu bahkan terjadi hampir setiap minggu, terutama menyoroti kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.
"Darurat sampah DKI telah menjadi perhatian banyak pihak yang memerlukan penanganan secara cepat, terkoordinasi, dan terintegrasi. Bahkan Jakarta ini mendapat perlakuan khusus dari Bapak Presiden. Kami hampir, kalau beberapa minggu lalu, hampir tiap minggu ditelepon soal sampah, utamanya soal Bantargebang," kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Ia memaparkan, timbunan sampah di Jakarta yang sudah mencapai 9.000 ton per hari, saat ini 87% masih bergantung pada pembuangan terbuka atau open dumping seperti TPST Bantar Gebang yang sudah jauh melebihi kapasitas.
"Kalau diukur Bantargebang itu, seperti gedung berapa lantai itu? 16-17 lantai," ujarnya.
Pemerintah pun menyiapkan solusi jangka panjang dengan mengubah sampah menjadi energi listrik melalui percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Zulhas memastikan kebijakan ini dipayungi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025.
"Perpres 109 tahun 2025 dimaksudkan untuk mempercepat penanganan darurat sampah perkotaan dengan teknologi pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Sampah kita olah jadi listrik, dengan percepatan proses pemilihan badan usaha," terang dia.
Dalam implementasinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengusulkan dua lokasi utama pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL), yakni di Bantar Gebang dan Tanjung Kamal Muara. Proyek ini menjadi bagian dari percepatan nasional dalam pengelolaan sampah berbasis teknologi.
Zulhas menyebut, dalam waktu enam bulan sejak Perpres diterbitkan, perkembangan proyek akan berjalan signifikan.
"Dalam waktu enam bulan sejak ditetapkan Perpres tersebut, sudah ada tiga lokasi yang sudah konstruksi. Termasuk Bandung, kemudian Bali, Bogor," ucapnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga memperluas cakupan pembangunan ke berbagai daerah lain.
"Satu yang memakai Perpres 35 di Sumatra Selatan, Oktober akan selesai. Ada 14 lokasi lagi yang sudah kami putuskan, tambah lima lokasi yang belum. Yang mencakup ini hampir 71 kabupaten/kota. Percepatan enam bulan. Dulu 11 tahun, cuma satu. Sekarang kita akan selesaikan 71 kabupaten/kota yang terdiri lebih kurang 22 aglomerasi," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga mendorong percepatan proyek di Jakarta melalui kerja sama strategis. Penandatanganan kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dan Danantara dilakukan sebagai langkah konkret mempercepat pembangunan PSEL.
"Hari ini kita akan menyaksikan penandatanganan kesepakatan bersama antara Provinsi DKI Jakarta dengan Danantara untuk percepatan pembangunan PSEL DKI Jakarta, yang menunjukkan keseriusan Pemprov DKI dan Pemerintah Indonesia dalam pengolahan sampah nasional," ujar Zulhas.
Ia menegaskan, penanganan sampah Jakarta, khususnya Bantar Gebang, menjadi kunci persepsi publik terhadap keberhasilan pengelolaan sampah nasional.
"Sekali lagi saya terima kasih Pak Gubernur, karena Jakarta ini memang menjadi perhatian khusus dari Bapak Presiden. Karena kalau Bantar Gebang Jakarta nggak beres, walaupun beres seluruh Indonesia, kata orang sampah belum beres, Pak Gubernur. Tapi kalau Bantar Gebang beres, yang lain belum beres, kata orang sampah sudah beres," pungkasnya.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]