Prabowo Target 100 GW PLTS, Isu Lahan Jadi Salah Satu Tantangannya
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan bahwa ketersediaan lahan menjadi salah satu hambatan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia. Hal itu lantaran tingginya biaya pembebasan tanah serta persaingan lahan dengan sektor industri lain di wilayah yang memiliki permintaan listrik tinggi.
Sebagaimana diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan bahwa Indonesia bisa mengembangkan PLTS dengan kapasitas 100 Giga Watt (GW) dalam jangka waktu 2-3 tahun.Â
Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna menjelaskan bahwa pengembangan PLTS, baik jenis atap maupun darat, masih sulit diakomodasi. Dia menilai pihaknya perlu mengintegrasikan rencana pengembangan energi dengan kawasan industri agar hambatan fisik lahan dan perizinan dapat diminimalisir.
"Permintaan untuk renewable energy ini juga khususnya untuk yang PLTS baik itu PLTS atap maupun PLTS ground-mounted yang untuk mereka gunakan sendiri ini juga masih cukup banyak dari industri yang memang kita masih agak kesulitanlah untuk mendeliver-nya," ujarnya dalam Diskusi Publik Renewable Energy Zones (REZ) as an Enabling Instrument INDEF, di Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Hambatan penyediaan lahan tersebut juga diakui oleh pihak pengembang infrastruktur ketenagalistrikan nasional. Di wilayah padat seperti Jawa, terdapat dilema ekonomi terkait penggunaan lahan yang terbatas bagi pengembang kawasan industri maupun perumahan.
Sementara itu, EVP Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PLN Arief Sugiyanto mengungkapkan bahwa para pengembang sering dihadapkan pada pilihan antara membangun pembangkit atau fasilitas komersial lainnya. Ia menyebut faktor keekonomian menjadi penentu utama apakah sebuah lahan akan dialokasikan untuk energi bersih atau untuk pabrik.
"Tantangannya lagi mungkin kalau kita bicara tentang PLTS kalau kita membangun di satu kawasan industri kemudian ada PLTS-nya juga. Nah itu mungkin dari sisi developer-nya apakah lahan ini lebih menguntungkan dibangun PLTS ataukah lebih untung dibangun pabrik lagi atau mungkin pemukiman atau real estate," jelas Arief dalam kesempatan yang sama.
Langkah mitigasi yang tengah dikaji pemerintah adalah melalui konsep Renewable Energy Zone atau zona energi terbarukan yang terintegrasi. Skema tersebut diharapkan dapat mempermudah investor karena penyediaan lahan direncanakan untuk difasilitasi langsung oleh negara guna menekan biaya investasi di awal.
"Harapannya kalau dari kami tentunya dari pemerintah bisa memfasilitasi untuk lahan ini. Jadi lahan itu bukan sesuatu yang dikompetisikan," pungkas Arief.
(pgr/pgr) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]