Pengusaha Kirim 127 Aduan ke Pemerintah, 50% Soal Perizinan
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Kelompok kerja (Pokja) Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), Satya Bhakti mengungkapkan pihaknya telah menerima 127 aduan dari pelaku usaha sejak kanal pengaduan diluncurkan hingga 22 April 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 50% aduan yang diterima berkaitan dengan perizinan.
"Hampir 50% lebih, ini berkaitan dengan perizinan kemudian 14% ini berkaitan dengan lahan dan tata ruang. Selebihnya ada beberapa hal berkaitan dengan syarat ekspor, impor, berkaitan dengan ketersediaan energi, listrik dan seterusnya," ujar Satya dalam acara National Policy Dialogue dan Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI), Senin (27/4/2026).
Adapun dari 127 aduan tersebut, Satya mengungkapkan 63 diantaranya sudah diselesaikan. Dirinya menjelaskan, sebagian persoalan yang bersifat teknis dapat diselesaikan langsung oleh Pokja.
Namun, untuk kasus yang lebih kompleks, penangannya dilakukan melalui sidang aduan yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait. Adapun sidang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku Wakil Ketua Satgas P2SP.
"Ada beberapa ketika persoalan-persoalan ini kemudian dilakukan melalui satu sidang aduan yang langsung dipimpin oleh Pak Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua dari Satgas yang tadi kami sudah jelaskan. Atau Pak Menteri Keuangan ini langsung memimpin sendiri dalam suatu koordinasi yang dihadirkan oleh Pak Ibu Menteri Terkait," ujarnya.
Seperti yang diketahui, kanal aduan debottlenecking bagi pengusaha memang diluncurkan untuk mengatasi permasalahan kegiatan usaha dan investasi yang selama ini disoroti Presiden Prabowo Subianto. Melalui kanal, diharapkan dapat menciptakan ekosistem kegiatan usaha dan investasi yang baik.
Satya menegaskan, dengan adanya kanal debottlenecking pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan dunia usaha untuk menciptakan iklim usaha yang baik. Pasalnya, roda pertumbuhan ekonomi RI bergantung pada sektor riil.
"Kita menyadari, tadi pertumbuhan ekonomi ini tentunya akan bergerak ketika sektor riil bergerak. Ketika sektor riil ada hambatan soal permasalahan dan seterusnya Bapak dan Ibu, kita menyadari ini justru juga akan menghambat tadi pertumbuhan ekonomi tersebut," ujarnya.
(mij/mij) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]