Krisis Makin Ngeri, Ramai-Ramai Negara Minta Utang ke IMF

Jakarta, CNBC Indonesia - Dana Moneter Internasional (IMF) mengungkapkan sedikitnya 12 negara tengah bersiap mengajukan pinjaman baru untuk meredam dampak lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasokan akibat perang di Timur Tengah. Kondisi ini menandakan tekanan krisis global kian dalam, terutama bagi negara berkembang.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan permintaan bantuan keuangan berpotensi melonjak signifikan. Ia memperkirakan kebutuhan dukungan baru bisa mencapai US$20 miliar hingga US$50 miliar atau setara Rp340 triliun hingga Rp850 triliun (kurs Rp17.000/US$).

"Gangguan akibat perang dapat memicu permintaan dukungan keuangan baru dalam jumlah besar, baik dalam bentuk pinjaman baru maupun tambahan dari program yang sudah berjalan," ujar Georgieva dalam konferensi pers di sela Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia di Washington, seperti dikutip Reuters, Kamis (16/4/2026).

Ia menambahkan, sebagian negara Afrika sub-Sahara telah mulai mencari bantuan. Namun, IMF belum membahas tambahan program pinjaman untuk Mesir yang saat ini memiliki fasilitas senilai US$8 miliar atau sekitar Rp136 triliun.

Kepala Strategi IMF, Christian Mummsen, menegaskan angka tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi meningkat. "Ini masih dalam peninjauan. Jumlah negara yang meminta bantuan kemungkinan akan bertambah lebih dari selusin," ujarnya.

IMF memperingatkan bahwa dampak perang tidak akan mereda dalam waktu dekat, bahkan jika konflik berakhir cepat. Salah satu faktor utamanya adalah terganggunya jalur distribusi energi, termasuk potensi penutupan Selat Hormuz. Georgieva menyoroti lambatnya distribusi energi global sebagai pemicu tekanan lanjutan.

"Gangguan ini tidak akan hilang dalam semalam, bahkan jika perang berakhir besok. Kapal tanker bergerak lambat, bisa butuh 40 hari untuk sampai ke tujuan," jelasnya.

Negara-negara Asia disebut paling rentan karena ketergantungan tinggi pada impor minyak, gas, hingga pupuk dari kawasan Teluk. IMF juga memperingatkan bahwa prospek ekonomi global memburuk. Dalam skenario dasar, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan 3,1% pada 2026.

Namun dalam skenario lebih buruk, pertumbuhan bisa melambat ke 2,5% dengan harga minyak mencapai US$100 per barel atau sekitar Rp1,7 juta per barel. Bahkan, dalam skenario krisis parah akibat konflik berkepanjangan, pertumbuhan global dapat turun hingga 2%, mendekati ambang resesi.

Kepala Ekonom IMF, Pierre-Olivier Gourinchas, menyebut kondisi saat ini mulai bergeser ke arah skenario yang lebih pesimistis. "Ekonomi global kini bergerak menuju skenario yang lebih buruk dibandingkan proyeksi awal," katanya.

IMF mengingatkan negara-negara agar tidak gegabah dalam merespons krisis energi, khususnya dengan memberikan subsidi besar-besaran. Direktur Urusan Fiskal IMF, Rodrigo Valdes, menegaskan kebijakan tersebut justru bisa memperparah inflasi.

"Jika Anda mencoba mengatasi guncangan pasokan dengan menopang permintaan, hasilnya adalah inflasi yang lebih tinggi," ujarnya.

Sebagai alternatif, IMF mendorong pemerintah memberikan bantuan tunai yang lebih tepat sasaran kepada kelompok rentan. IMF juga meminta bank sentral tetap siaga terhadap potensi lonjakan inflasi, tanpa terburu-buru mengetatkan kebijakan moneter.

"Jika Anda memiliki kredibilitas tinggi, beri sinyal bahwa tujuan Anda menjaga stabilitas harga, tetapi jangan terburu-buru. Tunggu dan lihat bagaimana situasi berkembang," kata Georgieva.

Di sisi lain, bank sentral dengan kredibilitas lebih rendah mungkin perlu mengambil langkah lebih agresif. Mummsen menambahkan bahwa tekanan juga mulai terasa di pasar negara berkembang, di mana biaya pinjaman semakin mahal.

Selain energi, krisis juga merembet ke sektor pangan. Gangguan pasokan pupuk diperkirakan dapat menambah hingga 45 juta orang ke dalam kelompok rawan pangan global. IMF mencatat negara berpenghasilan rendah paling terpukul karena porsi pengeluaran untuk makanan mencapai 36% dari total konsumsi, jauh lebih tinggi dibandingkan negara maju yang hanya sekitar 9%.

11 Negara Kompak Deklarasi Darurat

Sementara itu AFP melaporkan sebanyak 11 negara mendesak adanya dukungan ekonomi darurat yang terkoordinasi di tengah dampak perang Timur Tengah yang kian meluas. Para menteri keuangan dari negara-negara tersebut menilai gangguan energi dan rantai pasokan telah menimbulkan tekanan serius terhadap stabilitas global.

"Kami menyerukan kepada IMF dan Bank Dunia untuk memberikan tawaran dukungan darurat yang terkoordinasi bagi negara-negara yang membutuhkan, yang disesuaikan dengan keadaan negara dan memanfaatkan seluruh rangkaian dan fleksibilitas perangkat mereka," demikian pernyataan bersama yang dikeluarkan pemerintah Inggris.

Mereka memperingatkan bahwa eskalasi konflik, termasuk potensi gangguan di Selat Hormuz, akan membawa risiko besar. "Kembalinya permusuhan, meluasnya konflik, atau gangguan berkelanjutan di Selat Hormuz akan menimbulkan risiko tambahan yang serius bagi keamanan energi global, rantai pasokan, dan stabilitas ekonomi dan keuangan," tulis pernyataan tersebut.

Para menteri juga menekankan bahwa dampak ekonomi tidak akan hilang meski konflik mereda. "Bahkan dengan resolusi konflik yang berkelanjutan, dampak pada pertumbuhan, inflasi, dan pasar akan tetap ada," lanjutnya.

Selain itu, mereka kembali menegaskan dukungan terhadap Ukraina serta komitmen untuk mempertahankan tekanan ekonomi terhadap Rusia.

"Perang Rusia di Ukraina, yang kini memasuki tahun kelima, terus berdampak negatif pada ekonomi global. Rusia tidak boleh mengambil keuntungan dari konflik ini," tulis pernyataan tersebut.

Adapun negara-negara yang menandatangani pernyataan ini meliputi Australia, Finlandia, Irlandia, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Spanyol, Swedia, dan Inggris Raya.

Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves menegaskan kesiapan negaranya untuk menjaga kelancaran jalur energi global. Ia menyebut Perdana Menteri Inggris Keir Starmer bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron akan membahas upaya menjaga navigasi di Selat Hormuz.

"Ketika ada gencatan senjata yang tepat, kami akan melihat bagaimana kami dapat membantu memastikan navigasi melalui Selat Hormuz tetap berjalan," ujar Reeves dalam forum yang digelar CNBC.

Dengan ketidakpastian global yang terus meningkat, IMF dan sejumlah negara kini mendorong respons kebijakan yang cepat dan terkoordinasi guna meredam dampak krisis yang semakin meluas.

Add as a preferred
source on Google