Internasional

Trump Bikin Dunia Pusing, Raksasa Asia Ini Siap Jadi Penyelamat

tps, CNBC Indonesia
Rabu, 15/04/2026 19:00 WIB
Foto: Kapal angkatan laut terlihat dari JS Kunisaki Jepang selama latihan militer Lingkar Pasifik (RIMPAC) di Pangkalan Gabungan Pearl Harbor-Hickam, Hawaii, AS 3 Juli 2024. (REUTERS/Marco Garcia)

Jakarta, CNBC Indonesa - Jepang memutuskan untuk mempermudah aturan ekspor alutsista besarnya untuk pertama kali sejak Perang Dunia II. Langkah ini diambil karena sekutu Amerika Serikat (AS) itu mulai khawatir dengan ketidakpastian komitmen Presiden Donald Trump dan menipisnya stok senjata AS akibat perang di Iran serta Ukraina.

Pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi telah menyetujui perubahan aturan tersebut pekan ini untuk memperkuat industri militer dalam negerinya. Tiga pejabat pemerintah Jepang mengonfirmasi bahwa aturan baru ini akan resmi diadopsi paling lambat akhir bulan ini guna mendukung kekuatan militer negara-negara sekutu.

Meski selama ini dikenal pasifis, Jepang memiliki industri pertahanan raksasa dengan anggaran mencapai US$60 miliar (Rp 1.020 triliun) tahun ini. Negara-negara seperti Polandia dan Filipina kini mengantre untuk membeli teknologi canggih Jepang, mulai dari kapal perang hingga sistem radar.


Kesepakatan pertama yang akan disetujui adalah ekspor kapal fregat bekas ke Filipina untuk menghadapi ketegangan dengan China di Laut China Selatan. Selain itu, Polandia juga menyatakan minatnya untuk bekerja sama dalam teknologi anti-drone dan perang elektronik.

"Ada beberapa hambatan yang dapat kita atasi dengan melibatkan Jepang di dalamnya," ujar Mariusz Boguszewski, Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Polandia di Jepang, dikutip Reuters, Rabu (15/4/2026).

Kekhawatiran terhadap Donald Trump menjadi faktor utama para sekutu mencari alternatif senjata selain dari AS. Para diplomat Eropa menyebut sikap Trump yang tidak terduga, seperti ancaman keluar dari NATO, memaksa mereka untuk tidak lagi bergantung hanya pada satu pemasok.

"Penawaran datang dari mana saja," kata Masahiko Arai, Senior Vice President unit pertahanan Mitsubishi Electric.

PM Sanae Takaichi dalam pidatonya menegaskan bahwa perombakan aturan ini adalah cara Jepang untuk memperkuat kemampuan pertahanan kolektif. Sementara itu, pihak Gedung Putih mengeklaim hubungan AS dan Jepang justru semakin erat di bawah duet Trump dan Takaichi.

China telah menyampaikan keberatannya dan meminta Jepang untuk bertindak hati-hati. Namun, perusahaan raksasa Jepang seperti Toshiba justru tancap gas dengan berencana merekrut 500 karyawan baru dan membangun fasilitas tes senjata untuk memenuhi permintaan ekspor.

"Risiko reputasi tidak lagi seperti dulu. Daripada mengkhawatirkan hal itu, kami fokus pada memenuhi peran kami dan menumbuhkan bisnis," tegas Kenji Kobayashi, Vice President divisi pertahanan Toshiba.

Mitsubishi Electric bahkan menargetkan penjualan unit pertahanannya meroket hingga US$3,8 miliar (Rp64,6 triliun) pada tahun 2031. Di tengah perubahan ini, Ukraina juga melihat peluang besar dengan berencana membentuk aliansi perusahaan drone dengan Jepang.

"Kamar dagang Kyiv di Tokyo akan segera meluncurkan kelompok industri baru perusahaan drone Ukraina dan Jepang untuk memacu pengembangan teknologi baru, bertepatan dengan perubahan aturan tersebut," kata Kateryna Yavorska, kepala kamar dagang tersebut.

Langkah Jepang ini diprediksi akan mengubah peta kekuatan dunia. Selama ini AS mendominasi 95% impor pertahanan Jepang, namun sistem birokrasi AS yang lambat dan mahal membuat banyak negara mulai melirik Tokyo sebagai alternatif pemasok utama yang baru.

"Jepang sejujurnya telah berada dalam kotak penalti karena Perang Dunia II. Namun, mereka pasti akan berayun lebih dekat ke pusat politik global," pungkas Andrew Koch, pendiri firma penasihat industri pertahanan Nexus Pacific.


(tps/luc) Add as a preferred
source on Google
Saksikan video di bawah ini:

Video: Krisis Lebanon Memburuk, 10 Negara Serukan Gencatan Senjata