Update Perang AS-Iran: Gencatan Senjata Buyar, Selat Hormuz Diblokade

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali memanas setelah upaya gencatan senjata dan perundingan damai gagal total, memicu ancaman blokade dan memperparah krisis di Selat Hormuz, jalur vital energi dunia.

Washington bahkan bersiap memblokade pelabuhan Iran, sementara Teheran memperingatkan konsekuensi serius jika ada intervensi militer di kawasan tersebut. Kondisi ini langsung mengguncang pasar minyak global dan membuat lalu lintas kapal di Hormuz kian tertekan.

Berikut update terbaru terkait situasi di Iran, sebagaimana dihimpun CNBC Indonesia pada Senin (13/4/2026).

1. Trump Klaim Efektif Blokade Pelabuhan Iran

Presiden AS Donald Trump menegaskan rencana blokade terhadap pelabuhan Iran akan menjadi langkah strategis untuk menekan ekonomi Teheran, khususnya dari sektor energi. Pernyataan itu disampaikan kepada awak media sebelum ia bertolak menuju Washington, DC.

Trump menyebut operasi ini akan didukung oleh sejumlah negara lain, meski tidak merinci pihak-pihak yang terlibat. Ia mengklaim koordinasi internasional tersebut bertujuan menghentikan penjualan minyak Iran ke pasar global.

"Blokade ini akan sangat efektif," kata Trump, seperti dikutip Al Jazeera. Ia juga menekankan bahwa langkah tersebut merupakan respons atas kegagalan diplomasi terbaru antara kedua negara, yang sebelumnya diharapkan bisa meredakan ketegangan.

2. Harga Minyak Melonjak Usai Pengumuman Blokade

Pengumuman blokade langsung mengguncang pasar energi global. Harga minyak mentah melonjak tajam pada awal perdagangan, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah.

Minyak mentah AS tercatat naik 8% menjadi US$104,24 per barel atau sekitar Rp1,7 juta. Sementara itu, minyak Brent sebagai acuan global naik 7% ke level US$102,29 per barel.

Lonjakan ini memperpanjang volatilitas harga sejak konflik memanas. Sebelum serangan gabungan AS-Israel pada 28 Februari, harga Brent berada di kisaran US$70 (Rp1,19 juta) per barel. Namun setelah konflik meningkat, harga sempat melonjak hingga di atas US$119 (Rp2 juta) sebelum kembali terkoreksi.

Pada Jumat lalu, menjelang upaya perundingan di Pakistan, harga Brent sempat turun 0,8% ke US$95,20 (Rp1,6 juta) per barel. Namun, sentimen pasar kembali berbalik tajam setelah rencana blokade diumumkan, menunjukkan betapa sensitifnya pasar terhadap perkembangan geopolitik.

3. Negara Teluk Cari Alternatif, Hormuz Masih Tertutup

Situasi di Selat Hormuz semakin tegang setelah Iran menegaskan tidak ada kapal militer AS yang berhasil melintas. Teheran juga mengancam akan mengambil tindakan terhadap setiap upaya pelanggaran di jalur strategis tersebut.

Bagi negara-negara Teluk yang tergabung dalam GCC, kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Selat Hormuz merupakan jalur utama distribusi minyak mereka ke pasar global, sehingga gangguan sekecil apa pun dapat berdampak besar pada perekonomian kawasan.

Data terbaru menunjukkan penurunan drastis lalu lintas kapal. Dalam 24 jam terakhir, hanya tiga kapal yang berhasil melintas, yakni dua berbendera China dan satu Liberia, masing-masing dengan kapasitas sekitar 2 juta barel. Jumlah ini jauh di bawah kondisi normal yang mencapai sekitar 100 kapal per hari.

Selain itu, terdapat dua kapal yang sempat mencoba melintas namun akhirnya berbalik arah. Alasan pasti belum diketahui, namun kondisi keamanan diduga menjadi faktor utama.

Sebagai langkah mitigasi, negara-negara Teluk mulai mencari jalur alternatif. Qatar mengumumkan pelonggaran pembatasan maritim, sementara Arab Saudi telah memperbaiki pipa East-West yang kini mampu mengalirkan hingga 7 juta barel per hari tanpa melalui Selat Hormuz. Selain itu, Saudi juga menyiapkan ladang minyak Manifa yang dapat menambah pasokan hingga 300.000 barel per hari.

4. Negosiasi Nuklir Diprediksi Tak Cepat

Upaya diplomasi antara AS dan Iran diperkirakan tidak akan menghasilkan kesepakatan dalam waktu dekat. Mantan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa sekaligus negosiator JCPOA, Federica Mogherini, mengingatkan bahwa proses negosiasi semacam ini membutuhkan waktu panjang dan kerja teknis yang kompleks.

"Butuh 12 tahun dan kerja teknis yang sangat besar untuk mencapai kesepakatan sebelumnya. Apakah ada yang benar-benar berpikir kesepakatan bisa dicapai dalam 21 jam?" tulisnya di platform X.

Kesepakatan JCPOA sendiri merupakan hasil perundingan panjang antara Iran dan kekuatan dunia, termasuk AS, China, Rusia, Inggris, Prancis, dan Jerman. Perjanjian itu memungkinkan pencabutan sanksi terhadap Iran dengan imbalan pembatasan program nuklirnya.

Namun, AS keluar secara sepihak dari kesepakatan tersebut pada 2018 di masa pemerintahan Trump, yang menjadi salah satu pemicu ketegangan yang terus berlanjut hingga saat ini.

5. Iran Siap Perang Panjang, Dampak Global Mengintai

Dari pihak Iran, sinyal keras terus disampaikan. Akademisi Universitas Teheran, Zohreh Kharazmi, menegaskan bahwa negaranya siap menghadapi konflik berkepanjangan demi mempertahankan kedaulatan, khususnya di Selat Hormuz.

"Amerika Serikat tidak berada dalam posisi untuk menentukan bagaimana rakyat Iran harus bertindak, atau memilih kapal mana yang boleh melintas," ujarnya.

Ia juga menyebut Iran telah menunjukkan pendekatan selektif terhadap kapal asing, di mana negara-negara yang menjalin kerja sama dengan Teheran mendapatkan perlakuan lebih baik.

Lebih jauh, Kharazmi memperingatkan dampak global dari potensi blokade. Menurutnya, Selat Hormuz tidak hanya penting bagi distribusi minyak, tetapi juga berbagai komoditas strategis lain seperti pupuk dan helium.

"Blokade di kawasan ini berpotensi melumpuhkan industri secara global," katanya. Ia menambahkan bahwa Iran "siap untuk perang yang berkepanjangan".

6. Pernyataan Trump vs Militer AS Bikin Bingung

Di tengah eskalasi, muncul kebingungan terkait implementasi blokade. Pernyataan Trump dinilai tidak sepenuhnya selaras dengan penjelasan resmi dari Komando Pusat AS (CENTCOM).

Trump sebelumnya menyebut bahwa semua kapal yang melintas di Selat Hormuz dapat menjadi target, termasuk kapal internasional yang membayar biaya kepada Iran untuk melintas.

Namun, CENTCOM memberikan klarifikasi bahwa blokade hanya akan menyasar kapal yang menuju atau berasal dari pelabuhan Iran. Kapal internasional yang tidak terkait dengan Iran disebut tetap memiliki kebebasan navigasi.

Selain itu, CENTCOM menyatakan kebijakan tersebut mulai berlaku pada Senin pukul 14.00 GMT, berbeda dengan pernyataan Trump yang menyebutkan implementasi segera.

Perbedaan ini memunculkan pertanyaan terkait kepastian aturan di lapangan, termasuk aspek legalitas internasional. Sejumlah analis menilai AS mungkin perlu memberikan justifikasi hukum atas tindakan tersebut, terutama jika menyasar kapal komersial di perairan internasional.

7. Risiko Militer Tinggi Jika Hormuz Dipaksa Dibuka

Pakar militer sekaligus penasihat Atlantic Council, Harlan Ullman, menilai bahwa meskipun AS memiliki kemampuan untuk membuka Selat Hormuz secara paksa, operasi tersebut akan membawa risiko besar.

"Pertanyaan kuncinya adalah seberapa besar kekuatan yang siap dikerahkan AS, dan bagaimana respons Iran," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Iran dapat menggunakan berbagai taktik asimetris, seperti penempatan ranjau laut dan penggunaan drone dalam jumlah besar, yang berpotensi membanjiri kapasitas pertahanan AS.

"Ini akan menjadi pertarungan yang sangat sulit," kata Ullman. Ia juga memperingatkan bahwa jika kapal AS mengalami serangan, meski tidak tenggelam, dampaknya terhadap opini publik domestik bisa sangat besar.

8. Australia Dorong Diplomasi, Tolak Ikut Blokade

Dari sisi internasional, tekanan untuk kembali ke jalur diplomasi semakin menguat. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyerukan agar perundingan damai segera dilanjutkan.

"Kami ingin melihat dimulainya kembali pembicaraan damai. Kami ingin konflik ini berakhir," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa konflik yang berkepanjangan telah memberikan dampak serius terhadap ekonomi global dan berpotensi semakin memburuk jika tidak segera diselesaikan.

Albanese juga memastikan bahwa Australia tidak terlibat dalam rencana blokade tersebut. "Kami tidak menerima permintaan apa pun untuk berpartisipasi. Pengumuman ini dilakukan secara sepihak," katanya.

Add as a preferred
source on Google