Beras SPHP Bulog 2 Kg Siap Meluncur Tinggal Tunggu Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana menghadirkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam kemasan 2 kilogram (kg). Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan membeli beras dalam kemasan besar.
Adapun selama ini, beras SPHP yang disalurkan melalui Perum Bulog hanya tersedia dalam kemasan 5 kg. Dengan tambahan opsi 2 kg, pemerintah berharap distribusi bantuan pangan bisa lebih tepat sasaran.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa mengatakan, variasi kemasan ini disiapkan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan daya beli terbatas.
"Sangat bagus, kalau bisa ada beras SPHP 2 kg. Kalau kita sering melihat di pasar, memang masih ada saudara-saudara kita yang lebih cenderung memilih berbelanja beras 1 sampai 2 kg saja," kata Ketut dalam keterangannya, dikutip Jumat (10/4/2026).
Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan keberpihakan pada masyarakat kecil.
"Oleh karena itu, sangat bagus kalau kita membuka ruang untuk kemasan baru. Ini tentu demi masyarakat, demi rakyat kecil, sebagaimana yang disampaikan Bapak Presiden kemarin, beliau sangat memperjuangkan rakyat kecil. Jadi tentu ini harus dilaksanakan," ujarnya.
 Foto: Stabilisasi Harga Beras, Pemerintah Salurkan 43 Ribu Ton Beras SPHP Serentak Hari Ini. (Dok Kementan)Stabilisasi Harga Beras, Pemerintah Salurkan 43 Ribu Ton Beras SPHP Serentak Hari Ini. (Dok Kementan) |
Secara regulasi, opsi kemasan 2 kg telah diakomodasi dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 34 Tahun 2026. Aturan ini memungkinkan Bulog menyalurkan beras SPHP dalam dua pilihan kemasan, yakni 5 kg dan 2 kg.
Adapun kemasan 50 kg tetap disediakan secara terbatas, khususnya untuk wilayah tertentu seperti Maluku, Papua, serta daerah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan).
Bapanas juga mengatur batas pembelian maksimal di tingkat konsumen. Untuk kemasan 5 kg, masyarakat dapat membeli maksimal lima kemasan. Sementara untuk kemasan 2 kg, pembelian dibatasi maksimal dua kemasan. Beras SPHP yang dibeli tidak boleh diperjualbelikan kembali karena mengandung subsidi pemerintah.
Program SPHP sendiri telah berjalan sejak awal Maret 2026 dan ditargetkan menyalurkan hingga 828 ribu ton beras sepanjang tahun, dengan anggaran subsidi mencapai Rp4,97 triliun.
Dalam pelaksanaannya, Bulog diminta memprioritaskan distribusi ke daerah non-sentra produksi dan wilayah yang tidak sedang panen raya. Kebijakan ini bertujuan menjaga harga gabah petani agar tidak jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Ke depan, pemerintah masih akan mengkaji lebih lanjut implementasi kemasan 2 kg, termasuk dari sisi biaya dan kebutuhan subsidi.Â
"Tentu kita akan diskusi. Kita akan tindak lanjuti tatkala sudah ada perintah Bapak Menteri. Kita akan segera lakukan exercise perhitungan kemungkinan subsidi dan lain sebagainya. Tentu mudah-mudahan tidak mengubah banyak, misalnya kan harga SPHP Zona 1 itu Rp12.500 per kg, itu tidak ada kesulitan, tinggal kalau kemasannya 2 kg, harapan kita tinggal kali 2 saja," jelas Ketut.
Secara terpisah, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan kebijakan ini murni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Yang jelas, sekarang bantuan pangan kita sudah disalurkan. Yang jelas, beras banyak. Kalau ukurannya tinggal diatur. Apa saja untuk rakyat, (sesuai) perintah Presiden, layani. Itulah permintaan masyarakat, karena tidak mungkin permintaan Bulog. Tidak mungkin permintaan Bapanas. Kalau rakyat yang butuh, kita bertindak untuk rakyat," kata Amran.
Berdasarkan catatan Bapanas, realisasi penyaluran beras SPHP sejak awal Maret hingga 7 April 2026 telah mencapai 82,8 juta kg. Program ini turut menopang pengendalian inflasi, khususnya pada komoditas beras.
Secara bulanan, inflasi beras pada Maret 2026 tercatat 0,65%, sedikit meningkat dari Februari 2026 sebesar 0,43%. Sementara secara tahunan, inflasi beras berada di level 3,71%, jauh lebih rendah dibandingkan Maret 2024 yang sempat menyentuh 20,07%.
(wur) [Gambas:Video CNBC]