Heboh Ungkap PNS PU Punya Rumah di Pondok Indah, Ini Kata Menteri Dody

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo buka suara soal isu kepemilikan aset properti pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), termasuk dugaan rumah di kawasan elite seperti Pondok Indah hingga Senopati.

Ia memilih tidak berspekulasi dan enggan membuka detail ke publik, dengan alasan potensi polemik yang bisa melebar ke mana-mana.

"Oh, kalau rumah ya nanti jadi inilah, jadi apa namanya, tuduhan-tuduhan nggak jelas. Karena kalau rumah itu kan panjang ceritanya," ujarnya.

Dody menegaskan jalur hukum menjadi opsi yang lebih tepat jika memang ada temuan atau data yang valid terkait dugaan tersebut.

"Mendingan nanti kalau ada data saya serahkan ke APH (aparat penegak hukum) biar APH yang jalan lah. Kan lebih, lebih nyaman," katanya.

Ia juga menilai membuka isu tanpa dasar yang kuat justru berisiko menimbulkan spekulasi liar, termasuk berbagai klaim pembenaran dari pihak terkait.

"Kalau saya bilang nanti apa macam-macam ceritanya kan. Bisa itu warisan Pak, itu kan anu Pak, begitu. Udahlah mending nggak usah ngomong itu, nanti jadi masalah baru buat saya," tambahnya.

Adapun saat ini pihaknya tengah melakukan bersih-bersih dari praktik yang tidak sesuai. Saat ini kajian laporan internal masih dalam tahap awal dan belum menjadi dokumen final. Bahkan disinyalir adanya dinamika dengan istilah 'deep state' sebagai orang internal yang memiliki pengaruh, hingga diduga melakukan penyelewengan. Sekjen dan Irjen tengah menginvestigasi kasus ini.

"Ada draf laporan dari Bu Sekjen yang baru draf pertama. Jadi draf pertama yang baru saya review, kemudian kemarin saya panggil Bu Sekjen kita cocokkan. Saya confident sih, saya confident," ungkapnya.

Isi dokumen tersebut diklaim menggambarkan kondisi riil yang terjadi di internal kementerian bahkan diduga ada terjadi penyelewengan, meski belum dapat disimpulkan secara menyeluruh terkait pihak-pihak yang terlibat.

"Saya mengatakan memang iya bahwa memang draf situ itu adalah suatu kenyataan, minimum di KemenPU ya. Dan kita enggak pernah tahu tuh apakah yang mengerjakan itu adalah eselon 1-nya, eselon 2-nya, atau justru malah staf ahli. Kita enggak pernah tahu tapi yang pasti yang saya alami adalah seperti itu," jelasnya.

Dody juga memberi penekanan bahwa laporan tersebut masih terbuka untuk pembahasan lebih lanjut sebelum dipublikasikan secara resmi.

"Tapi itu kan masih draf, Mas. Masih sesuatu yang bisa kita diskusikan," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, ia turut menyinggung peran Sekretaris Jenderal Kementerian PU yang dinilai berkontribusi dalam mendorong penegakan integritas di internal. Dody mengapresiasi dukungan tersebut sebagai bagian dari upaya pembenahan yang sedang berjalan di kementerian.

Ia menilai dinamika seperti ini bukan hal baru dalam birokrasi, terutama ketika perubahan mulai dijalankan dan menyentuh kepentingan lama.

"Sebenarnya sih ya biasa saja sih Mas ya, begitulah. Selalu ada di mana-mana kan begitu, status quo itu kan menyenangkan," ujarnya.

Dody menegaskan langkah pembenahan ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi hari ini sudah berubah, kita diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan diri kita sendiri atau beliau yang membersihkan kita. Kira-kira gitu," katanya.

Ia memastikan proses tersebut masih berjalan dan akan disampaikan ke publik pada waktu yang dinilai tepat.

"Tetap akan berprogres, nantilah pada suatu kesempatan yang tepat nanti kita akan rilis ya," pungkasnya.

Add as a preferred
source on Google