Trump Beri Ultimatum Baru untuk Iran, Begini Jawaban Menohok Teheran
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mendesak Teheran untuk segera menyetujui kesepakatan damai dengan memberikan ultimatum akan menghancurkan fasilitas listrik dan air Iran.
Trump menyampaikan ancaman itu melalui unggahan di platform Truth Social. Ia mengatakan Washington tengah melakukan "diskusi serius" dengan apa yang ia sebut sebagai "rezim yang lebih masuk akal" di Teheran dan menyatakan optimisme bahwa penyelesaian negosiasi akan segera tercapai.
Namun ia memperingatkan bahwa jika kesepakatan tidak tercapai, termasuk pembukaan kembali jalur pelayaran Selat Hormuz, AS akan menghancurkan "semua pembangkit listrik mereka, sumur minyak, dan Pulau Kharg (dan mungkin semua pabrik desalinasi!)".
Ancaman terhadap infrastruktur sipil seperti pembangkit listrik dan fasilitas air tawar tersebut dinilai berpotensi melanggar hukum humaniter internasional dan kemungkinan merupakan kejahatan perang.
Adapun ketegangan meningkat seiring risiko eskalasi lebih lanjut, termasuk kemungkinan operasi darat AS untuk merebut Pulau Kharg, terminal yang menjadi jalur hampir seluruh ekspor minyak Iran. Ketidakpastian ini juga mengguncang pasar keuangan global, dengan harga minyak menuju kenaikan bulanan tertinggi dalam sejarah.
Sementara itu, dilansir The Guardian, Selasa (31/3/2026), juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei mengatakan Teheran telah menerima proposal 15 poin dari pemerintahan Trump setelah pembicaraan antara para menteri luar negeri Pakistan, Mesir, Arab Saudi, dan Turki. Namun ia menegaskan tidak ada negosiasi langsung dengan Washington.
Ia menyebut tuntutan AS sebagai "berlebihan, tidak realistis, dan tidak rasional".
Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menolak pembicaraan di Islamabad sebagai kedok untuk penambahan pasukan AS di kawasan. Ia menyatakan pasukan Iran "menunggu kedatangan pasukan AS di darat untuk membakar mereka dan menghukum mitra regional mereka selamanya," menurut media pemerintah.
Kelompok hak asasi manusia mengkritik ancaman Trump. Direktur senior riset dan advokasi Amnesty International Erika Guevara-Rosas mengatakan secara sengaja menyerang infrastruktur sipil seperti pembangkit listrik umumnya dilarang.
"Bahkan dalam kasus terbatas ketika fasilitas itu dianggap target militer, suatu pihak tetap tidak boleh menyerang pembangkit listrik jika hal itu dapat menyebabkan kerugian yang tidak proporsional bagi warga sipil," tuturnya.
"Mengingat pembangkit listrik tersebut penting untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mata pencaharian puluhan juta warga sipil, menyerangnya akan tidak proporsional dan karenanya melanggar hukum humaniter internasional, serta dapat merupakan kejahatan perang," imbuhnya.
Â
(luc/luc) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]