Ancaman Trump Gak Kejadian, Jadwal AS Serang Listrik Iran Mundur Lagi

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan menunda serangan terhadap jaringan listrik Iran. Keputusan itu diambil di tengah klaim adanya kemajuan dalam negosiasi untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung satu bulan, sekaligus tekanan berkelanjutan Washington agar Teheran membuka kembali Selat Hormuz.

Trump pada Kamis (26/3/2026) waktu setempat mengumumkan bahwa ia menunda tenggat waktu yang ia tetapkan sendiri untuk menyerang sistem energi Iran hingga 6 April 2026. Dalam unggahan di Truth Social, ia menyatakan penundaan dilakukan atas permintaan pemerintah Iran.

"Sesuai permintaan Pemerintah Iran, pernyataan ini menjadi representasi bahwa saya menunda periode penghancuran pembangkit energi selama 10 hari hingga Senin, 6 April 2026, pukul 8 malam waktu Timur," tulis Trump.

Ia juga menegaskan bahwa pembicaraan masih berlangsung dan berjalan positif. "Pembicaraan sedang berlangsung dan, meskipun ada pernyataan keliru sebaliknya dari Media Berita Palsu dan pihak lainnya, semuanya berjalan sangat baik."

Pengumuman tersebut menjadi penundaan terbaru sejak Trump pertama kali mengancam sistem energi Iran. Pada Minggu, ia mengancam akan menyerang jaringan listrik Iran jika Selat Hormuz tidak dibuka kembali dalam 48 jam. Ia bahkan menulis akan menyerang fasilitas energi, "DIMULAI DARI YANG TERBESAR TERLEBIH DAHULU".

Sehari kemudian, pada Senin, Trump mengatakan ia akan menunda serangan selama lima hari lagi berdasarkan "percakapan yang baik dan produktif" yang disebut Iran tidak pernah terjadi. Penundaan pada Kamis ini menjadi yang kedua dalam rangkaian ancaman tersebut.

Pernyataan pemerintah AS mengenai arah konflik juga kerap dianggap kontradiktif sejak perang dimulai pada 28 Februari, ketika AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Target terhadap pasokan listrik sipil Iran dinilai berpotensi meningkatkan kritik terhadap kampanye militer Washington.

Sejumlah ahli hukum internasional bahkan menilai rencana tersebut berisiko masuk kategori kejahatan perang. Serangan awal terhadap Iran sendiri telah digambarkan oleh pakar hukum sebagai tindakan agresi tanpa provokasi.

Di bawah Konvensi Jenewa, penghancuran infrastruktur sipil dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum perang.

Meski demikian, analis mencatat tren konflik modern yang semakin sering menargetkan fasilitas "penggunaan ganda", yakni infrastruktur yang digunakan untuk kepentingan militer sekaligus sipil.

Dalam perang Ukraina, misalnya, Presiden Rusia Vladimir Putin membenarkan serangan terhadap infrastruktur energi dengan alasan melemahkan kompleks industri militer Ukraina, meskipun Pengadilan Kriminal Internasional kemudian mengeluarkan surat perintah penangkapan terkait serangan tersebut.

Kelompok hak asasi manusia Amnesty International juga mengecam rencana Trump untuk membombardir pembangkit listrik Iran sebagai "ancaman untuk melakukan kejahatan perang".

Di sisi lain, Gedung Putih tetap menyatakan kemenangan di Iran makin dekat, meski konflik belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Tekanan Iran terhadap Selat Hormuz turut mengguncang ekonomi global. Lebih dari seperlima pasokan minyak dunia melewati jalur sempit tersebut yang berada di sepanjang garis pantai Iran.

Ancaman terhadap kapal tanker membuat lalu lintas di selat itu hampir berhenti. Trump telah meminta sekutu membantu membuka kembali jalur tersebut, tetapi hingga kini ia menghadapi skeptisisme dari negara-negara NATO dan mitra lainnya.

Dalam rapat kabinet pada Kamis, Trump kembali menegaskan bahwa Iran sebenarnya ingin mencapai kesepakatan, meski serangan terhadap pangkalan AS dan sekutunya di kawasan masih berlangsung. Ia juga mengkritik laporan media yang menyebut Iran menolak rencana 15 poin AS untuk gencatan senjata.

"Mereka akan mengatakan kepada Anda, 'Kami tidak bernegosiasi. Kami tidak akan bernegosiasi.' Tentu saja mereka bernegosiasi. Mereka telah dihancurkan. Siapa yang tidak akan bernegosiasi?" kata Trump.

"Jika mereka membuat kesepakatan yang tepat, maka selat itu akan terbuka."

Laporan media AS juga menyebut Gedung Putih sedang mempertimbangkan operasi darat terhadap Iran, langkah yang menurut analis berpotensi memperbesar eskalasi konflik.

Hingga kini, sekitar 1.937 orang dilaporkan tewas di Iran akibat perang tersebut, sementara 13 personel militer AS juga kehilangan nyawa. Puluhan korban tambahan dilaporkan di berbagai wilayah Timur Tengah.

Sementara itu, Iran membantah adanya pembicaraan damai dan memperingatkan akan meningkatkan serangan di kawasan jika AS atau Israel menargetkan jaringan energi negara tersebut.

Add as a preferred
source on Google