Pemerintah Ini Mulai Hantam Oposisi, 40 Partai Politik Dibubarkan

Jakarta, CNBC Indonesia - Gejolak politik hebat kembali mengguncang Guinea setelah pemerintah secara resmi membubarkan 40 partai politik di negara tersebut. Langkah drastis ini memicu kemarahan besar dari pihak oposisi yang menilai pemerintahan saat ini tengah berupaya menghapus seluruh kekuatan politik saingannya demi melanggengkan kekuasaan tunggal.

Presiden Mamady Doumbouya, mantan komandan pasukan khusus yang merebut kekuasaan melalui kudeta pada tahun 2021, baru saja memenangkan masa jabatan tujuh tahun dalam pemilu Desember lalu. Namun, hasil pemilu tersebut ditentang keras oleh para pesaingnya karena dianggap penuh kecurangan. Di tengah persiapan pemilihan legislatif yang dijadwalkan pada Mei mendatang, pemerintah justru mengambil langkah ekstrem dengan membubarkan puluhan partai politik.

Kementerian Administrasi Wilayah dan Desentralisasi Guinea merilis dekrit pada Jumat (6/3/2026) malam yang memerintahkan penutupan kantor pusat serta kantor lokal dari 40 partai tersebut. Pemerintah juga melarang penggunaan logo, akronim, serta tanda-tanda khusus lainnya milik partai-partai yang dibubarkan tersebut.

Dalam keterangannya, pihak kementerian menyatakan bahwa pembubaran dilakukan karena partai-partai tersebut dianggap gagal memenuhi kewajiban hukum, termasuk dalam hal pelaporan laporan keuangan. Meskipun demikian, sejumlah partai yang terkena dampak langsung melancarkan protes dan menegaskan bahwa mereka telah memenuhi seluruh persyaratan hukum yang berlaku.

Pemimpin oposisi utama Guinea, Cellou Dalein Diallo, bereaksi keras atas tindakan sepihak pemerintah tersebut. Melalui pernyataan video yang diunggah di media sosial pada Minggu waktu setempat, Diallo menegaskan bahwa situasi saat ini sudah masuk dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan bagi demokrasi di negara kaya bauksit dan bijih besi itu.

"Perang telah dinyatakan secara terbuka terhadap para penantang Doumbouya," tegas Cellou Dalein Diallo dalam pernyataan videonya dikutip Reuters.

Diallo menyerukan kepada seluruh rakyat Guinea untuk melakukan perlawanan langsung sebagai satu-satunya jalan keluar. Ia menilai bahwa perubahan politik di Guinea tidak akan mungkin lagi dicapai melalui jalur dialog atau proses demokrasi yang selama ini dijalankan karena sistem yang ada telah dirusak oleh penguasa.

"Kepala junta dan kelompok jahatnya ingin menulis ulang sejarah negara ini dengan menghapus semua kekuatan dari lanskap politik yang kemungkinan besar akan membayangi negara satu partai yang baru lahir ini," ujar Cellou Dalein Diallo.

Hingga saat ini, juru bicara pemerintah Guinea belum memberikan tanggapan atau komentar resmi terkait kecaman keras dari pihak oposisi tersebut. Ketegangan ini semakin memanas mengingat kondisi Diallo yang saat ini berada di pengasingan luar negeri, serupa dengan nasib mantan Presiden Alpha Conde yang digulingkan oleh Doumbouya dan partainya juga turut dibubarkan pada Jumat lalu.

Guinea sendiri memiliki sejarah panjang kekerasan politik, termasuk saat kerusuhan pemilu 2020 lalu. Meski pemilihan presiden pada Desember 2025 berlangsung di bawah kendali ketat tanpa insiden keamanan besar, pembubaran massal partai politik ini diprediksi akan kembali memicu gelombang ketidakstabilan di wilayah Afrika Barat tersebut.

Add as a preferred
source on Google