Kendaraan RI Sudah Mampu Gunakan Bensin Bioetanol Sampai 20% (E20)

Jakarta, CNBC Indonesia - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengungkapkan kendaraan pabrikan Indonesia sudah mampu menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bensin dengan campuran bioetanol sampai 20% (E20).

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mengatakan, rencana Pemerintah Indonesia untuk menerapkan mandatori bioetanol nasional mulai dari 5% (E5) tidak akan menjadi masalah. Pasalnya, kendaraan pabrikan Indonesia sudah mampu menggunakan campuran bioetanol hingga 20% (E20).

"Produk-produk yang ada itu sudah sampai E20 walaupun belum resmi Pak, tapi kalau sampai E10 sudah resmi. Dan menarik lagi, tadi Pak Eddy (Wakil Ketua MPR) menyinggung soal Brasil, engine-nya buatan kerawang Pak yang dipakai di Brasil," kata Kukuh dalam acara Energy Forum CNBC Indonesia, dikutip Jumat (6/3/2026).

Seperti diketahui, pemerintah berencana menerapkan mandatori pencampuran bioetanol pada Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 5% mulai dari 2028. Bahkan, pemerintah menargetkan pencampuran bioetanol bisa mencapai 20%.

Untuk memenuhi kebutuhan bioetanol tersebut, pemerintah akan mengizinkan impor bioetanol dari Amerika Serikat terlebih dahulu, sampai pasokan bioetanol di dalam negeri sudah bisa mencukupi kebutuhan nasional.

Hal ini merupakan bagian dari kesepakatan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani Presiden AS Donald Trump dan Presiden RI Prabowo Subianto pada Februari 2026 lalu.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, rencana kebijakan impor bioetanol dari AS tersebut karena kapasitas produksi industri etanol di dalam negeri saat ini belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional. Impor diposisikan sebagai solusi untuk menutup selisih (gap) antara kebutuhan dan produksi.

"Kita memang ada mandatori, mandatori kita 2028 itu diperkirakan sekitar 5%-20%. Antara konsumsi dan produksi dalam negeri, itu kekurangannya berapa, itu yang bisa kita impor. Jadi impor itu adalah untuk mengisi kekurangan daripada kebutuhan konsumsi dalam negeri," ungkap Bahlil dalam konferensi persnya di Amerika Serikat disiarkan daring, dikutip Senin (23/2/2026).

Bahlil menegaskan bahwa impor dari AS ini sejatinya merupakan skema pengalihan (switching) sumber pasokan dari negara lain yang selama ini menjadi pemasok bioetanol Indonesia. Ia menilai kerja sama dagang dengan AS ini memberikan keuntungan, terutama terkait fasilitas tarif bea masuk 0%.

"Apalagi kan kalau kita masuknya dengan tarif 0% ke negara kita, berarti kan harus lebih murah dong. Ini kan menguntungkan kita sebenarnya. Sehingga industri kita lebih kompetitif dalam memakai bahan baku daripada etanol," jelasnya.

Lebih lanjut, Bahlil menilai kebutuhan etanol ini tidak hanya terbatas untuk campuran bahan bakar bensin (bioetanol), tetapi juga untuk kebutuhan sektor industri lainnya yang selama ini memang masih bergantung pada pasokan impor.

"Dan untuk etanol yang dimaksudkan ini sebenarnya tidak hanya pada konteks pencampuran dengan bensin, tapi juga untuk industri-industri lain yang dibutuhkan," tandasnya.

Perlu diketahui, pada dokumen kesepakatan tarif dagang AS-RI, dari Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), ada tiga ketentuan terkait bioetanol antara AS dan RI, yaitu:

1. Indonesia tidak akan mengadopsi atau mempertahankan tindakan apa pun yang mencegah impor bioetanol AS.

2. Indonesia akan menerapkan kebijakannya untuk memasok bahan bakar transportasi yang dicampur dengan hingga 5% bioetanol (E5) pada 2028 dan hingga 10% bioetanol (E10) pada 2030.

3. Indonesia akan berupaya menerapkan kebijakannya tentang penggunaan campuran bioetanol dalam bahan bakar transportasi hingga 20% bioetanol (E20), dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan dan kesiapan infrastruktur pendukung.

Siapkan Lahan di Papua

Pemerintah juga menyiapkan Papua sebagai salah satu basis utama pengembangan bahan baku bioetanol untuk campuran BBM jenis bensin. Hal ini dilakukan guna mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan energi domestik.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa Papua nantinya ditargetkan mampu memproduksi hingga 300.000 kilo liter (KL) bahan baku bioetanol per tahun.

"Kalau yang Papua itu informasi yang disampaikan ke kami targetnya adalah membuat 300.000 kiloliter per tahun tetapi kan bahan bakunya sekarang baru bibit, baru pembibitan yang diperbanyak diperluas seperti itu masih jauh sih," ujar Eniya di Gedung DPR RI, dikutip Jumat (30/1/2026).

Selain Papua, pemerintah juga mendorong penguatan sumber bahan baku dan pembangunan pabrik bioetanol di berbagai wilayah di luar Pulau Jawa. Pasalnya, biaya logistik nantinya akan sangat tinggi.

"Nah kayak di pentahapan ini kita lagi exercise bahwa pentahapannya itu ya ada di daerah yang ada sumbernya juga, yang dimandatorikan itu di daerah yang ada sumbernya," ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa untuk bahan baku bioetanol harus berasal dari dalam negeri dan tidak diperbolehkan impor sesuai regulasi yang berlaku. Adapun, bahan baku utama bioetanol berasal dari molases atau tetes tebu.

"Harus lokal harus lokal bahannya bisa dari apapun saat ini tapi saat ini yang tersedia adalah molases. molases tebu. Nanti kan kita dapat exercise kalau harga-harganya dari sumber bahan baku berapa," katanya.

Add as a preferred
source on Google