Terkuak Rencana CIA "Susupi" Kelompok Ini, Picu Pemberontakan di Iran
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan intelijen AS, CIA, disebut tengah menggarap rencana mempersenjatai pasukan Kurdi dengan tujuan memicu pemberontakan populer di Iran. Hal ini diungkapkan sejumlah sumber yang mengetahui rencana tersebut kepada CNN.
Beberapa orang yang memahami pembahasan itu mengatakan pemerintahan Presiden Donald Trump telah melakukan diskusi aktif dengan kelompok oposisi Iran serta para pemimpin Kurdi di Irak mengenai kemungkinan pemberian dukungan militer.
Kelompok bersenjata Kurdi Iran memiliki ribuan personel yang beroperasi di sepanjang perbatasan Irak-Iran, terutama di wilayah Kurdistan Irak. Sejak perang dimulai, beberapa kelompok tersebut merilis pernyataan publik yang mengisyaratkan aksi segera dan mendesak pasukan militer Iran untuk membelot.
Garda Revolusi Iran (IRGC) juga telah melancarkan serangan terhadap kelompok Kurdi dan pada Selasa (3/3/2026) menyatakan pihaknya menargetkan pasukan Kurdi dengan puluhan drone.
Masih pada Selasa, Presiden Donald Trump berbicara dengan Presiden Partai Demokrat Kurdistan Iran (KDPI), Mustafa Hijri, menurut seorang pejabat senior Kurdi Iran. KDPI termasuk salah satu kelompok yang menjadi target serangan IRGC.
Pejabat senior Kurdi Iran itu mengatakan kepada CNN bahwa pasukan oposisi Kurdi Iran diperkirakan akan ambil bagian dalam operasi darat di Iran barat dalam beberapa hari mendatang.
"Kami yakin kami punya peluang besar sekarang," kata sumber tersebut, menjelaskan waktu pelaksanaan operasi. Ia menambahkan bahwa milisi tersebut mengharapkan dukungan dari AS dan Israel.
Pada Minggu, Trump juga menelepon para pemimpin Kurdi Irak untuk membahas operasi militer AS di Iran dan bagaimana AS serta pihak Kurdi dapat bekerja sama seiring berjalannya misi tersebut, menurut dua pejabat AS dan satu sumber lain yang mengetahui percakapan itu, sebagaimana pertama kali dilaporkan Axios.
Namun, setiap upaya mempersenjatai kelompok Kurdi Iran akan membutuhkan dukungan dari otoritas Kurdi Irak agar senjata dapat melintas dan wilayah Kurdistan Irak dapat digunakan sebagai titik peluncuran.
Salah satu orang yang mengetahui diskusi tersebut mengatakan gagasannya adalah agar pasukan bersenjata Kurdi menghadapi pasukan keamanan Iran dan menahan mereka, sehingga memudahkan warga Iran yang tidak bersenjata di kota-kota besar untuk turun ke jalan tanpa kembali menjadi korban pembantaian seperti yang terjadi dalam kerusuhan Januari lalu.
Seorang pejabat AS lainnya menyebut pasukan Kurdi dapat membantu menebar kekacauan di kawasan dan memaksa pemerintahan Iran membagi sumber daya militernya. Ide lain yang mengemuka adalah apakah pasukan Kurdi bisa merebut dan mempertahankan wilayah di Iran utara untuk menciptakan zona penyangga bagi Israel.
CIA menolak berkomentar terkait laporan ini.
Picu Pemberontakan
Alex Plitsas, analis keamanan nasional CNN dan mantan pejabat senior Pentagon di era Presiden Barack Obama, mengatakan AS "jelas sedang mencoba memulai" proses penggulingan rezim oleh rakyat Iran dengan mempersenjatai Kurdi, sekutu lama AS di kawasan.
"Rakyat Iran pada umumnya tidak bersenjata dan kecuali aparat keamanan runtuh, akan sulit bagi mereka untuk mengambil alih kecuali ada yang mempersenjatai mereka," kata Plitsas kepada CNN.
"Saya yakin AS berharap ini akan menginspirasi pihak lain di lapangan di Iran untuk melakukan hal yang sama."
Namun, tidak semua pihak sepakat dengan langkah tersebut. Jen Gavito, mantan pejabat senior Departemen Luar Negeri yang menangani Timur Tengah pada masa Presiden Joe Biden, menyatakan kekhawatirannya.
"Kita sudah menghadapi situasi keamanan yang mudah meledak, di kedua sisi perbatasan," ujarnya kepada CNN.
"Ini berpotensi merusak kedaulatan Irak dan pada dasarnya memberdayakan milisi bersenjata tanpa akuntabilitas serta dengan sedikit pemahaman tentang apa yang mungkin dipicu."
Dalam beberapa hari terakhir, militer Israel dilaporkan menyerang pos-pos militer dan kepolisian Iran di dekat perbatasan Irak, sebagian untuk membuka jalan bagi kemungkinan masuknya pasukan Kurdi bersenjata ke Iran barat laut, menurut salah satu sumber. Seorang sumber Israel mengatakan serangan tersebut kemungkinan akan meningkat dalam beberapa hari mendatang.
Meski demikian, sumber-sumber yang mengetahui isu ini menyebut dukungan AS dan Israel terhadap pasukan darat Kurdi yang ditugaskan membantu menggulingkan rezim Iran harus bersifat ekstensif.
Penilaian intelijen AS selama ini menunjukkan Kurdi Iran belum memiliki pengaruh atau sumber daya yang cukup untuk mendorong pemberontakan yang sukses melawan pemerintah, kata salah satu sumber.
Selain itu, partai-partai Kurdi Iran disebut menginginkan jaminan politik dari pemerintahan Trump sebelum berkomitmen bergabung dalam upaya perlawanan.
Kelompok oposisi Kurdi sendiri juga terpecah, memiliki sejarah ketegangan internal, perbedaan ideologi, serta agenda yang saling bersaing. Sejumlah pejabat pemerintahan Trump yang terlibat dalam diskusi dukungan tersebut mengaku memiliki kekhawatiran tentang motivasi kelompok-kelompok itu dalam membantu AS.
Para pejabat mempertanyakan apakah dinamika tersebut bisa membahayakan hubungan kerja sama AS-Kurdi, mengingat tingkat kepercayaan yang tinggi dibutuhkan dalam bentuk kolaborasi seperti ini.
"Mungkin tidak sesederhana orang Amerika meyakinkan pasukan proksi untuk bertempur atas nama mereka," kata seorang pejabat pemerintahan Trump.
"Anda berhadapan dengan sekelompok orang yang memikirkan kepentingan mereka sendiri, dan pertanyaannya adalah apakah melibatkan mereka sejalan dengan kepentingan mereka."
Sejarah Panjang Hubungan AS-Kurdi
Bangsa Kurdi adalah kelompok etnis minoritas tanpa negara resmi. Saat ini diperkirakan terdapat 25-30 juta orang Kurdi yang sebagian besar tinggal di wilayah yang membentang di Turki, Irak, Iran, Suriah, dan Armenia.
Mayoritas Kurdi beragama Islam Sunni, tetapi populasi Kurdi memiliki tradisi budaya, sosial, agama, dan politik yang beragam serta berbagai dialek bahasa.
Banyak pejabat pemerintahan Trump secara tertutup memperingatkan tentang kekecewaan yang dirasakan pasukan Kurdi saat bekerja sama dengan AS di masa lalu, termasuk keluhan bahwa mereka merasa ditinggalkan oleh Washington.
"Ada kekhawatiran bahwa jika pemberontakan gagal dan AS menarik diri, hal itu akan menambah narasi tentang meninggalkan Kurdi," kata Plitsas.
Mantan Menteri Pertahanan Trump, Jim Mattis, mengundurkan diri sebagian karena Trump memutuskan menarik pasukan AS dari Suriah pada masa jabatan pertamanya, langkah yang menurut Mattis merupakan pengabaian terhadap sekutu Kurdi di sana.
CIA sendiri memiliki sejarah panjang dan kompleks bekerja sama dengan faksi Kurdi Irak sejak puluhan tahun lalu sebagai bagian dari perang AS di Irak. Badan tersebut saat ini memiliki pos di Kurdistan Irak dekat perbatasan Iran, menurut dua sumber.
AS juga memiliki konsulat di Erbil, ibu kota Kurdistan Irak, dan pasukan AS serta koalisi ditempatkan di sana sebagai bagian dari kampanye melawan ISIS.
Sebagian Kurdi sempat berharap bahwa kerja sama dengan pasukan AS akan berujung pada kemerdekaan wilayah semi-otonom Kurdistan Irak, namun hal itu tidak pernah terwujud.
Dalam beberapa tahun terakhir, AS juga sangat mengandalkan pasukan Kurdi dalam kampanye melawan ISIS di Irak dan Suriah, termasuk menjaga ribuan tahanan ISIS di kamp penjara darurat di Suriah utara.
Namun awal tahun ini, pemerintah baru Suriah yang berpihak pada AS melancarkan kampanye militer cepat untuk mengambil alih wilayah utara negara itu, termasuk menyerang ISIS dan mendorong keluar Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi Kurdi. Menghadapi operasi tersebut, pasukan Kurdi mengevakuasi diri dan berhenti menjaga penjara ISIS ketika pasukan AS ditarik.
Pada Januari, Utusan Khusus AS untuk Suriah, Tom Barrack, menyatakan bahwa tujuan aliansi AS dengan SDF telah "sebagian besar berakhir."
Â
(luc/luc) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]