Agar Tepat Sasaran & Berdampak, Evaluasi Penerima HGBT Perlu Dilakukan

Teti Purwanti, CNBC Indonesia

Senin, 02/03/2026 11:11 WIB

Foto: Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya saat menyampaikan paparan dalam CNBC Indonesia Coffee Morning di Queens Head Kemang, Jakarta, Kamis (23/10/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu dievaluasi agar benar-benar memberi manfaat bagi perekonomian dalam negeri.

Menurutnya, pasokan gas untuk skema HGBT jumlahnya terbatas sehingga alokasinya harus tepat sasaran. Gas dengan harga khusus harus diprioritaskan bagi sektor yang paling membutuhkan dan paling besar dampaknya bagi ekonomi nasional.

Komisi XII DPR RI mendorong Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh penerima HGBT. Penilaian perlu melihat tingkat pemanfaatan gas, kontribusinya terhadap industri dalam negeri, serta dampak ekonominya, termasuk efek berganda yang dihasilkan.

Berdasarkan temuan Komisi XII, terdapat perusahaan penerima HGBT yang sebagian besar hasil produksinya diekspor. Dalam beberapa kasus, sekitar 90 persen produksi perusahaan tersebut ditujukan untuk pasar ekspor, sehingga manfaat langsung bagi penguatan industri dan ekonomi domestik menjadi terbatas.

"Kalau perusahaan yang menerima HGBT justru mayoritas produksinya untuk ekspor dan tidak memberi penguatan signifikan terhadap industri dalam negeri, maka alokasinya perlu dihitung ulang. Gas dengan harga khusus harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional," tegasnya dalam keterangan resmi, Senin (2/3/2026).

Karena supply gas untuk HGBT terbatas, maka perlu diberikan prioritas bagi sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti kecukupan untuk sektor industri dan pembangkit listrik di Pulau Batam. Dalam kondisi pasokan yang terbatas, sektor-sektor strategis seperti ini harus menjadi perhatian agar kegiatan usaha dan sistem kelistrikan tetap terjaga.

Karena itu, Komisi XII mendorong perhitungan ulang kuota HGBT secara berbasis data dan kinerja, agar alokasi gas lebih tepat sasaran, adil, dan benar-benar mendukung kepentingan ekonomi dalam negeri.