Sekali Sidang, Purbaya Atasi Persoalan LNG Abadi Masela

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) kembali menggelar Sidang Debottlenecking pada Selasa (24/2/2026). Kali ini, membahas hambatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Onshore Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, perusahaan asal Jepang, Inpex Masela ltd memaparkan progres proyek sekaligus kebutuhan dukungan pemerintah.

"Sidang ini mencerminkan komitmen Pemerintah menindaklanjuti aduan melalui Kanal Debottlenecking secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel. Iklim usaha yang sehat akan terus diperkuat guna mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, seiring dengan penguatan mesin fiskal dan sektor keuangan," ujar Purbaya dalam pembukaan sidang.

Dalam sidang, Inpex menjelaskan bahwa percepatan realisasi PSN memerlukan penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, perluasan akses pasar global, serta fasilitasi penurunan biaya.

Khususnya pada komponen rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan instalasi (Engineering, Procurement, Construction, and Installation - EPCI) yang menjadi penentu utama nilai investasi dan ditargetkan dimulai pada awal 2027.

Proyek ini mencatat kemajuan signifikan dengan dukungan SKK Migas, termasuk persetujuan AMDAL serta progres tahap FEED yang berjalan sesuai rencana.

PSN ini diproyeksikan menjadi salah satu penopang utama ketahanan energi Indonesia melalui pengembangan fasilitas LNG berkapasitas 9,5 juta ton per tahun, serta produksi kondensat dan gas alam dalam jumlah signifikan. Meski demikian, pengembangan Blok Masela masih menghadapi sejumlah tantangan investasi yang memerlukan dukungan kebijakan dan koordinasi lintas sektor agar proyek dapat berjalan optimal.

Sebagai informasi, sejak tahun 1998 Inpex telah memperoleh hak pengelolaan Blok Masela yang berlokasi di Maluku.

Mewakili pemerintah, sidang kali ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kementerian Bappenas, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pemerintah melalui Satgas P2SP akan menangani isu-isu dimaksud secara komprehensif dan terkoordinasi. Satgas akan melakukan koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga terkait serta para pemangku kepentingan lainnya guna mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan langkah penyelesaian yang tepat.

Pendekatan yang dilakukan mencakup percepatan penyelesaian aspek perizinan, fasilitasi koordinasi lintas sektor, serta penguatan komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.

Hingga 24 Februari 2026, tercatat sebanyak 92 aduan telah masuk melalui Kanal Debottlenecking, dan lebih dari separuhnya, yakni 46 aduan, telah berhasil disidangkan serta ditindaklanjuti secara cepat, terkoordinasi, dan akuntabel oleh Satgas P2SP. Aduan tersebut di antaranya perizinan usaha apotek, pendanaan industri tekstil, hingga isu strategis seperti pabrik bioetanol, proyek listrik tenaga sampah, perizinan pelayaran, dan HS code impor.

"Penyelenggaraan sidang ini bukan hanya menyelesaikan hambatan bagi para pelapor, namun lebih dari itu. Hal ini dapat memberikan kepercayaan dan sentimen positif bagi dunia usaha yang memperkuat iklim usaha yang sehat," ujar Purbaya menutup sidang.

Add as a preferred
source on Google