Protes Massal Kembali Pecah di Iran, Slogan Anti Pemerintah Bergema

Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang demonstrasi anti-pemerintah kembali meletus di berbagai universitas di Iran. Aksi massa ini tercatat sebagai aksi protes skala besar pertama yang terjadi sejak tindakan keras mematikan oleh otoritas keamanan setempat pada Januari lalu.

Berdasarkan rekaman video yang telah diverifikasi BBC News, para demonstran melakukan aksi berjalan kaki di lingkungan kampus Universitas Teknologi Sharif di Ibu Kota Teheran pada Sabtu (21/2/2026) waktu setempat. Dalam video tersebut, massa kemudian terlihat terlibat bentrokan fisik dengan kelompok pendukung pemerintah.

"Matilah sang diktator," teriak kerumunan massa dalam aksi tersebut.

Laporan serupa juga muncul dari berbagai universitas lain di Teheran dan wilayah lainnya. Para mahasiswa berkumpul untuk memberikan penghormatan kepada ribuan orang yang tewas di tangan pihak berwenang dalam aksi protes pada bulan lalu.

Di sisi lain, sekumpulan massa pendukung pemerintah yang membawa bendera nasional Iran juga terlihat berada di lokasi yang sama. Bentrokan dilaporkan pecah di antara kedua kubu yang saling berlawanan tersebut.

Selain di Universitas Teknologi Sharif, foto-foto yang terverifikasi menunjukkan adanya aksi duduk damai di Universitas Shahid Beheshti Teheran. Rekaman lain dari Universitas Teknologi Amir Kabir juga memperlihatkan aksi serupa yang menentang kebijakan pemerintah.

Aksi ini pun meluas hingga ke Mashhad, kota terbesar kedua di Iran yang berada di wilayah timur laut. Di sana, para mahasiswa setempat menyerukan tuntutan akan kebebasan dan hak-hak mereka.

"Kebebasan, kebebasan. Mahasiswa, berteriaklah, berteriaklah demi hak-hak kalian," seru para mahasiswa di Mashhad.

Hingga saat ini belum dapat dipastikan apakah ada demonstran yang ditangkap, namun laporan menunjukkan aksi protes masih berlanjut hingga Minggu. Gelombang protes di Iran sendiri awalnya dipicu oleh keluhan ekonomi pada Januari lalu, sebelum akhirnya meluas menjadi kerusuhan terbesar sejak Revolusi Islam 1979.

Lembaga Human Rights Activists News Agency (Hrana) yang berbasis di AS mengonfirmasi setidaknya 7.015 orang tewas dalam gelombang tersebut, termasuk 6.508 pengunjuk rasa dan 226 anak-anak. Di sisi lain, otoritas Iran mengeklaim bahwa sebagian besar korban tewas adalah personel keamanan atau warga sipil yang diserang oleh perusuh.

Situasi ini memanas seiring dengan langkah Amerika Serikat (AS) yang terus meningkatkan kehadiran militernya di dekat wilayah Iran. Presiden AS Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa dirinya sedang mempertimbangkan serangan militer terbatas terhadap negara tersebut.

AS dan sekutu Eropanya mencurigai Iran sedang bergerak menuju pengembangan senjata nuklir. Namun, tuduhan tersebut dibantah keras oleh pihak Iran yang secara konsisten menyatakan bahwa program nuklir mereka bukan untuk tujuan persenjataan.

Meskipun pejabat AS dan Iran sempat bertemu di Swiss pada Selasa lalu untuk membahas pembatasan program nuklir, ketegangan tetap tinggi. Donald Trump menyatakan bahwa dunia akan mengetahui dalam waktu sekitar 10 hari ke depan apakah kesepakatan akan tercapai atau AS akan mengambil tindakan militer.

Donald Trump sendiri memiliki rekam jejak dalam memberikan dukungan kepada para pengunjuk rasa di Iran. Di masa lalu, ia sempat memberikan dorongan kepada massa dengan memberikan janji melalui sebuah pernyataan.

"Bantuan sedang dalam perjalanan," demikian pernyataan Trump kala itu.