Awas Perang! Uni Eropa Tetapkan Pasukan Garda Revolusi Iran Teroris
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mencapai titik didih baru setelah Uni Eropa secara resmi memasukkan Garda Revolusi Iran ke dalam daftar organisasi teroris. Langkah drastis ini diambil sebagai respons atas tindakan keras pemerintah Teheran yang merenggut ribuan nyawa pengunjuk rasa dalam beberapa pekan terakhir.
Keputusan ini menempatkan Garda Revolusi Iran, yang merupakan kekuatan militer, ekonomi, dan politik utama di negara tersebut, sejajar dengan kelompok radikal seperti al-Qaeda dan ISIS. Diplomat tinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, menegaskan bahwa tindakan represif yang dilakukan oleh rezim Iran tidak akan dibiarkan begitu saja oleh komunitas internasional.
"Represi tidak bisa dibiarkan tanpa jawaban," tegas Kaja Kallas. Ia juga menambahkan melalui media sosialnya bahwa "rezim mana pun yang membunuh ribuan rakyatnya sendiri sedang menuju kehancurannya sendiri." Meski demikian, Kallas menyatakan harapannya agar saluran diplomatik dengan Iran tetap terbuka meskipun status teroris telah disematkan pada Garda Revolusi Iran.
Langkah ini menandai perubahan arah kebijakan besar, terutama dari Prancis yang sebelumnya ragu karena khawatir akan memutus total hubungan diplomatik. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menyebut situasi di Iran sebagai "penindasan paling kejam dalam sejarah modern Iran" dan menegaskan bahwa "tidak boleh ada kekebalan hukum atas kejahatan yang dilakukan."
Prancis sebelumnya sempat ragu, namun akhirnya berbalik arah mendukung langkah Italia untuk memasukkan grup tersebut ke dalam daftar hitam. Uni Eropa juga menjatuhkan sanksi baru terhadap 15 individu dan enam entitas, termasuk Menteri Dalam Negeri Eskandar Momeni, Jaksa Agung Mohammad Movahedi Azad, dan Iman Afshari selaku hakim ketua.
"Mereka semua terlibat dalam penindasan brutal terhadap protes damai dan penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis politik serta pembela hak asasi manusia," ungkap pernyataan resmi blok tersebut.
Teheran bereaksi keras atas langkah tersebut. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengecam keputusan Uni Eropa dan menyebutnya sebagai sebuah "aksi cari panggung" dan "kesalahan strategis besar." Araghchi justru menuduh balik Eropa sedang memperburuk situasi di kawasan.
"Eropa sibuk mengipasi api daripada bekerja untuk mencegah perang total di wilayah kami," ujar Araghchi.
Di saat yang sama, ancaman militer nyata muncul dari Amerika Serikat. Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa "armada besar" tengah bergerak cepat menuju Iran dengan "kekuatan, antusiasme, dan tujuan besar."
"Waktu bagi Iran untuk merundingkan kesepakatan nuklir sudah hampir habis. Saya mendesak Teheran untuk segera kembali ke meja perundingan," tambahnya, seraya mengancam serangan yang "jauh lebih buruk" daripada serangan AS tahun lalu jika kesepakatan tidak tercapai.
Menanggapi ancaman armada AS tersebut, Menlu Araghchi menyatakan bahwa militer Iran sudah dalam posisi siaga tinggi.
"Jari mereka sudah berada di pelatuk untuk segera dan dengan kuat merespons setiap agresi," cetusnya.
Garda Revolusi Iran sendiri merupakan kekuatan bersenjata paling kuat di Iran yang dibentuk tak lama setelah revolusi 1979 untuk membela sistem Islam di negara tersebut. Dengan estimasi 190.000 personel aktif, organisasi ini mengendalikan kekuatan darat, laut, udara, hingga persenjataan strategis dan pasukan paramiliter Basij untuk menekan perbedaan pendapat di dalam negeri.
Lembaga hak asasi manusia internasional memperkirakan skala korban jiwa akibat tindakan keras otoritas keamanan Iran sangat mengerikan. Human Rights Activists News Agency (Hrana) mengonfirmasi lebih dari 6.301 orang tewas, termasuk 5.925 pengunjuk rasa.
Sementara itu, kelompok Iran Human Rights (IHR) di Norwegia memprediksi angka kematian bisa melampaui 25.000 jiwa. Sebaliknya, otoritas Iran mengeklaim jumlah korban hanya sekitar 3.100 orang, yang mayoritas diklaim sebagai personel keamanan atau warga sipil yang diserang oleh "perusuh."
[Gambas:Video CNBC]