Luhut Cs Usul ke Prabowo: Pasar Modal RI Belajar dari India

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia belajar dari India, dalam hal perbaikan pasar modal.

Seperti diketahui, pasar saham Indonesia mengalami guncangan setelah MSCI berencana melakukan reklasifikasi Indonesia dari kategori emerging market menjadi frontier market.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B. Panjaitan menuturkan India termasuk negara yang sukses melakukan restrukturisasi. Dari reformasi yang mereka lakukan, investasi ke pasar modalnya tumbuh 9 kali lipat.

"Kita usul, Pak Presiden, tadi kita pasar modal. Kita belajar dari India bagaimana pasar modal di-reform, di-restructuring, itu mempunyai dampak 9 kali apa namanya investasi yang masuk ke India," katanya, dalam peluncuran situs resmi, Jumat (13/2/2026).

Luhut menilai reformasi pasar saham di Tanah Air bisa dilakukan dengan membuka peluang bagi anak-anak muda yang paham keuangan serta mampu menerapkan dan menjalankan teknologi, seperti AI.

"Kita mau reform, kita ada usul ke Presiden supaya kapital market ini di-reform, manusianya dicari yang muda, yang sekalian cari dari yang muda, yang paham uang, dan digunakan AI, berbasis AI, supaya makin sulit untuk dipermainkan," ujarnya.

Dari catatan Tim Riset CNBC Indonesia, sebelum tahun 2020, India menghadapi tantangan regulasi yang menghambat masuknya dana asing meskipun fundamental ekonomi mereka tergolong kuat. Masalah utamanya terletak pada ketidaksinkronan antara kebijakan investasi asing langsung dan aturan pasar modal.

Pada saat itu, meskipun pemerintah India mengizinkan kepemilikan asing hingga batas tinggi pada sektor-sektor tertentu, aturan pasar modal menetapkan batas standar kepemilikan portofolio asing di setiap perusahaan hanya sebesar 24 %.

Kondisi tersebut menciptakan hambatan birokrasi yang cukup pelik. Jika sebuah perusahaan ingin meningkatkan batas kepemilikan asing agar sesuai dengan kebijakan sektor, Dewan Direksi wajib mendapatkan persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Proses administrasi ini dinilai tidak efisien sehingga banyak perusahaan membiarkan batas kepemilikan asing mereka tetap rendah. Akibatnya, MSCI menilai pasar India memiliki keterbatasan akses bagi investor global yang menyebabkan bobot India dalam Indeks MSCI Emerging Market stagnan di kisaran 8 % selama beberapa tahun.

Titik balik fundamental bagi pasar modal India terjadi pada April 2020 ketika Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman melakukan revisi strategis terhadap aturan Foreign Exchange Management Act (FEMA). Pemerintah India merombak total mekanisme penetapan batas kepemilikan asing dengan membalikkan logika regulasi yang selama ini berlaku.

Sebelumnya, batas investasi portofolio asing pada sebuah emiten terkunci secara default di level 24 %, terlepas dari seberapa besar porsi yang sebenarnya diizinkan oleh undang-undang.

Melalui aturan baru ini, batas tersebut secara otomatis disetarakan dengan batas maksimal sektoral yang ditetapkan langsung oleh pemerintah pusat, misalnya 74 % untuk sektor perbankan atau 100 % untuk telekomunikasi.

Kebijakan ini secara efektif menghapus hambatan administratif antara izin negara dan pelaksanaannya di tingkat korporasi. Manajemen perusahaan hanya perlu menggelar rapat umum jika mereka secara spesifik ingin menurunkan batas tersebut kembali ke level rendah.

Mengingat mayoritas emiten memilih untuk mengikuti ketetapan pemerintah, ruang investasi bagi investor global pun langsung terbuka lebar secara instan tanpa hambatan teknis sehingga disambut baik oleh MSCI.