Pemerintah Inggris Ganti Logo Resmi Hilangkan "His Majesty", Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Inggris yang dikuasai saat ini oleh Partai Buruh, mengganti logo resmi komunikasi negara dari "His Majesty's Government" (HM Government) menjadi "Pemerintah Inggris" (UK Government).  Perubahan tersebut dikonfirmasi awal pekan ini oleh seorang menteri pemerintah.

Ia menyatakan pemerintah telah mengambil keputusan strategis untuk menjadikan "Pemerintah Inggris" sebagai merek utama dalam seluruh komunikasi yang ditujukan kepada publik. Langkah ini kemudian menuai kecaman dari sejumlah politisi oposisi sayap kanan, Partai Konservatif (Tory).

Sebelumnya, situs web dan berbagai dokumen resmi pemerintah memang menggunakan logo dengan lambang kerajaan serta tulisan "HM Government". Ini merujuk langsung pada Raja Charles III sebagai kepala negara Inggris.

Di bawah pemerintahan Tory yang berkuasa hingga 2024, penggunaan lambang kerajaan dan nama HM Government diarahkan untuk digunakan "sebisa mungkin" dalam seluruh komunikasi resmi negara. Mereka menilai penghapusan frasa "Yang Mulia" sebagai bentuk pengabaian terhadap tradisi dan tatanan konstitusional Inggris.

"Sungguh khas bahwa Partai Buruh mencoba menghapus tradisi secara diam-diam," kata politisi Partai Konservatif Alex Burghart, seperti dikutip media setempat, Kamis (12/2/2026).

Menanggapi kritik tersebut, juru bicara pemerintah menegaskan bahwa perubahan logo dilakukan untuk memberikan kejelasan kepada publik. "Langkah ini diambil demi kejelasan yang lebih besar dalam komunikasi pemerintah," ujarnya.

Sebaliknya, kelompok anti-monarki justru menyambut baik kebijakan tersebut. Aktivis anti-monarki Graham Smith, pimpinan kelompok Republic, mengatakan perubahan ini mencerminkan fokus pemerintah pada pelayanan publik.

"Ini adalah langkah yang tepat dan mencerminkan tujuan sebenarnya mereka, melayani rakyat, bukan kaum berkuasa," kata Smith kepada The Daily Telegraph.

Smith juga menyinggung menurunnya dukungan publik terhadap monarki Inggris dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengaitkannya dengan kembali mencuatnya hubungan mantan Pangeran Andrew dengan mendiang pelaku kejahatan seksual asal Amerika Serikat (AS), Jeffrey Epstein, yang kembali menyeret keluarga kerajaan ke dalam sorotan negatif.

Jajak pendapat Savanta yang ditugaskan oleh Republic menunjukkan dukungan terhadap monarki Inggris berada di level 45%. Angka ini turun dari kisaran 57-59% berdasarkan survei YouGov pada pertengahan Januari.

Sementara itu, jajak pendapat YouGov lain yang dilakukan untuk Sky News mencatat 45% responden menilai Raja Charles III telah melakukan segala upaya untuk menjaga jarak dari adiknya, Andrew Mountbatten-Windsor, yang dicabut gelar kerajaannya tahun lalu. Namun hampir 40% responden berpendapat sang raja seharusnya bisa berbuat lebih banyak.