Ada Miskom, LPS Soroti Hasil Rating Moody's ke RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu menyoroti hasil penilaian Moody's Ratings yang mengubah prospek peringkat Pemerintah Indonesia menjadi negatif dari stabil.

Hasil tersebut dinilainya kurang menggembirakan. Pasalnya, berdasarkan data yang ia baca, perubahan outlook didorong oleh berkurangnya prediktabilitas dalam perumusan kebijakan yang dinilai berisiko terhadap tata kelola pemerintahan. Sehingga perhatian utamanya ada pada governance, bukan ekonomi.

"Karena semua kebijakan sudah ada di APBN, termasuk MBG, sekolah rakyat, dan lainnya," terangnya, ujarnya dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026)

Melihat hal itu, ia pun melakukan pendekatan dan berkomunikasi bersama pihak Moody's dan S&P untuk menjabarkan kebijakan pemerintah dengan lebih detail. Hal ini dilakukan agar ke depan posisi rating Indonesia bisa kembali naik.

"Namun ke depan hal ini tidak boleh terulang. Industri setiap hari membantu kita berkomunikasi, tetapi masih banyak yang tidak memahami Danantara dan hal-hal lainnya. Pemerintah sudah menjelaskan hal tersebut beberapa waktu lalu. Kemarin kami bertemu di Kemenko dan sepakat untuk membereskan komunikasi dengan Moody's dan S&P, menjelaskan kebijakan satu per satu agar tidak ada lagi miskomunikasi, sehingga posisi Indonesia di Moody's bisa kembali membaik," ujar Anggito.

Seperti diketahui Moody's mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook menjadi negatif pada 5 Februari 2026.

Dalam rilisnya, Moody's menyoroti beberapa hal penting yakni defisit fiskal dan penerimaan negara. Moody's menilai bahwa defisit fiskal diperkirakan tetap akan berada di bawah 3% PDB, sementara kebijakan moneter dipandang akan terus mendukung stabilitas inflasi. Moody's juga memperkirakan bahwa rasio utang Pemerintah terhadap PDB akan tetap akan terjaga rendah di bawah peers.

Namun demikian, menurut Moody's, Indonesia masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan basis penerimaan, yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makro dan keuangan. Dalam hal ini, Moody's mengapresiasi upaya Pemerintah untuk mendorong penerimaan antara lain melalui peningkatan efisiensi administrasi perpajakan dan kepabeanan.

Selain itu, Moody's melihat kurangnya penjelasan dari pemerintah dan lembaga pengelola investasi baru, yakni Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).