Resmi! Kabinet Israel Setuju Kuasai Tepi Barat, Mau Kubur Palestina

Jakarta, CNBC Indonesia - Kabinet keamanan Israel resmi menyetujui aturan baru untuk memperkuat kendali atas wilayah Tepi Barat yang diduduki. Langkah ini mencakup penghapusan aturan yang sebelumnya melarang individu Yahudi membeli tanah di wilayah tersebut, serta pemberian wewenang lebih besar bagi pejabat Israel untuk menegakkan hukum di area yang selama ini dikelola oleh Otoritas Palestina (PA).

Menteri Keuangan Israel yang beraliran sayap kanan, Bezalel Smotrich, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menegaskan kedaulatan.

Melalui pernyataan resmi kantornya, Smotrich menyatakan bahwa tindakan ini merupakan upaya untuk menutup ruang bagi kemerdekaan Palestina di masa depan.

"Kami akan terus mengubur ide mengenai pembentukan negara Palestina," tegas pernyataan resmi dari kantor Bezalel Smotrich terkait keputusan kabinet tersebut dikutip Al Jazeera, Senin (9/1/2026).

Langkah sepihak ini langsung memicu reaksi keras dari otoritas Palestina. Kantor Kepresidenan Mahmoud Abbas menyebut keputusan kabinet keamanan Israel tersebut sebagai ancaman serius yang bertujuan melegalkan pendudukan tanah secara sistematis di wilayah sengketa.

"Ini adalah upaya terbuka Israel untuk melegalkan perluasan pemukiman dan penyitaan tanah. Kami mendesak Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan intervensi," bunyi pernyataan resmi dari kantor Kepresidenan Palestina pada Minggu (8/1/2026).

Senada dengan kepresidenan, Wakil Presiden Palestina Hussein Al-Sheikh menilai langkah ini sebagai pelanggaran berat terhadap kesepakatan internasional. Ia menyebut tindakan Israel menciptakan fakta-fakta baru di lapangan yang secara de facto melakukan aneksasi terhadap wilayah Tepi Barat.

"Laporan mengenai langkah-langkah Israel untuk meningkatkan aneksasi dan menciptakan fakta-fakta baru di lapangan adalah pelanggaran total terhadap semua perjanjian yang ditandatangani dan mengikat, eskalasi serius, serta pelanggaran hukum internasional," ujar Hussein Al-Sheikh sebagaimana dikutip dari kantor berita Wafa.

Al-Sheikh juga menekankan bahwa tindakan ini akan menghancurkan stabilitas di kawasan. Menurutnya, penghapusan solusi dua negara melalui langkah-langkah administratif ini hanya akan menambah ketegangan yang sudah ada.

"Langkah-langkah unilateral ini bertujuan untuk menghilangkan prospek politik apa pun, melenyapkan solusi dua negara, dan menyeret seluruh wilayah ke dalam ketegangan dan ketidakstabilan lebih lanjut," tambah Al-Sheikh dalam keterangannya.

Dari sisi keamanan, kelompok Hamas menyerukan kepada seluruh warga Palestina di Tepi Barat untuk memberikan perlawanan yang lebih kuat. Hamas menilai kebijakan baru Israel ini sebagai lampu hijau bagi para pemukim untuk bertindak lebih agresif di wilayah pendudukan.

"Kami menyerukan kepada rakyat Palestina di Tepi Barat untuk mengintensifkan konfrontasi dengan pendudukan dan para pemukimnya," tulis pernyataan resmi Hamas.

Kecaman internasional juga datang dari negara tetangga, Yordania.

Kementerian Luar Negeri Yordania menyatakan bahwa tindakan Israel ini merupakan bentuk pemaksaan kedaulatan yang ilegal dan melanggar hukum internasional terkait wilayah pendudukan.

"Keputusan ini bertujuan untuk memaksakan kedaulatan Israel yang ilegal dan memperkuat keberadaan pemukiman-pemukiman di wilayah tersebut," tulis pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Yordania.

Persetujuan aturan baru ini terjadi di tengah momentum politik penting bagi Israel. Laporan ini muncul hanya tiga hari sebelum Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington, DC, yang diprediksi akan membahas status masa depan wilayah Tepi Barat dan Gaza.